Larangan Kampanye di Kampus dan Ponpes, Pengamat: Bawaslu Harus Jeli

ilustrasi kampanye
ilustrasi kampanye (net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Ahli Politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi menilai Bawaslu harus jeli dalam membedakan kampanye terkait adanya larangan kampanye di Kampus dan Pondok Pesantren. Larangan untuk melakukan kampanye di tempat pendidikan dan rumah ibadah memang dilarang oleh Undang-undang.

"Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, kampanye di lembaga pendidikan dan lembaga agama memang dilarang," ujarnya saat dihubungi KLIKPOSITIF , Selasa 16 Oktober 2018.

baca juga: KPK Limpahkan Kasus OTT THR Pejabat Kemendikbud RI ke Polri, Ini Alasannya

Meskipun begitu, menurutnya Bawaslu harus melihat konteks seseorang ataupun pasangan calon yang mendatangi dua lembaga tersebut. "Adakalanya kedatangan pasangan calon atau tim sukses ke lembaga pendidikan, khsususnya memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula," lanjutnya.

Dia mengatakan, hal tersebut harus sangat diperhatikan oleh Bawaslu dalam masa kampanye untuk Pemilu 2019 ini. Meskipun memberikan kebebasan kepada Pasangan Calon untuk mendatangi lembaga pendidikan, ia juga berharap Bawaslu selalu melakukan pengawasan.

baca juga: OTT Pejabat UNJ soal Pungli THR, Uang USD 1.200 dan Rp27,5 Juta Disita KPK

Menurutnya, masyarakat yang berada di lembaga pendidikan juga perlu dicerdaskan dari berbagai perspektif terkait politik. "Sepanjang calon tersebut mengungkapkan fakta pembangunan dan perkembangan politik serta tidak mengajak untuk memilih dirinya atau yang lain, saya rasa tidak masalah," tutupnya.

[Halbert Caniago]

baca juga: Sambut Ramadan 1441 Hijriah, Civitas Akademika ITP Padang Gelar Tausiah Via Daring

Penulis: Agusmanto