APBDP Tidak Dievaluasi Gubernur, Apa Langkah Pemkab Limapuluh Kota?

"Bisa saja ada OPD yang sudah terlanjur melaksanakan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBDP"
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra (Istimewa)

LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF -- Tidak dievaluasinya Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kabupaten Limapuluh Kota oleh gubernur Sumbar beberapa waktu lalu diyakini akan menimbulkan masalah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Limapuluh dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra menyebut, salah satu permasalahan yang mungkin muncul adalah adanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah terlanjur melaksanakan kegiatan yang sumber dananya diharapkan dari APBD Perubahan, sementara anggaran itu tidak ada dalam APBDP.

"Ya, mungkin saja ada OPD yang sudah terlanjur melaksanakan kegiatan atau proyek yang sumber dananya berasal dari APBD P. Ini tentunya akan menimbulkan masalah ke depannya," kata Deni Asra saat ditemui di ruangannya, Senin 22 Oktober 2018.

Dijelaskannya, dengan tidak dievaluasinya APBD Perubahan Limapuluh Kota oleh gubernur, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Pemkab adalah dengan melakukan pergeseran Peraturan Bupati Perubahan Penjabaran APBD.

Namun demikian, Perbub ini hanya akan mencakup lima hal, yaitu pendapatan dan belanja berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan yang bersifat wajib dan mengikat, keperluan mendesak, kebutuhan darurat dan pergeseran anggaran.

"Dan kalau apa yang dikerjakan OPD tersebut tidak masuk dalam lima hal tersebut, tentu OPD harus mencarikan pagu anggaran lain," jelasnya.

Lebih lanjut, politisi partai Gerindra ini menegaskan, bahwa menjalankan kegiatan terlebih dahulu yang dananya berasal dari APBDP adalah hal sering dilakukan OPD di daerah-daerah. “Padahal hal tersebut dilarang, tapi masih ada saja OPD yang melakukannya,” urainya.

Dijelaskannya, sampai dengan Senin 22 Oktober 2018, OPD yang memasukkan Rencana Kerja dan Anggaran baru mencapai 60 persen. "Ini kan menjadi salah satu indikasi juga, bahwa OPD yang belum menyerahkan ... Baca halaman selanjutnya