WNI Dieksekusi, DPR: Pemerintah Harus Hentikan Pengiriman TKI ke Arab Saudi

"Pemerintah harus mengkaji ulang perjanjian antar kedua negara"
TKI bernama Tuti Tursilawati dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi karena kasus pembunuhan (Net)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia angkat bicara soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Tuti Tursilawati yang dieksekusi akibat kasus pembunuhan di Arab Saudi, tanpa pemberitahuan pada pemerintah Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris berpendapat bahwa pemerintah harus mengkaji ulang perjanjian antar kedua negara mengenai pengiriman TKI ke negara tersebut.

Selain itu, ia mengaku juga mendukung langkah protes keras yang disampaikan oleh pemerintah terhadap kerajaan Arab Saudi.

"Pemerintah harus mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Arab Saudi, khususnya terkait pengiriman buruh migran Indonesia melalui MoU. Saya lebih menyarankan agar perjanjian itu dibatalkan," katanya dikutip dari laman resmi DPR RI.

Legislator PDI-Perjuangan itu menambahkan agar pemerintah membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang melarang pengiriman TKI ke negara-negara tujuan yang sangat lemah dalam sisi perlindungan tenaga kerja.

Ia pun mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan moratorium yang sudah pernah diterapkan pada tahun 2015 lalu.

"Saya mendorong agar moratorium terhadap 21 negara yang pernah diterapkan pada pemerintahan Jokowi di tahun 2015 yang lalu agar diterapkan kembali, sehingga tidak ada lagi pengiriman buruh migran Indonesia ke negara negara yang perlindungan terhadap hak asasi manusianya masih lemah," tandas Charles.

Legislator dapil DKI Jakarta itu menyarankan agar moratorium tersebut harus dimanfaatkan pemerintah untuk membenahi sistem pengiriman, penempatan dan terutama perlindungan buruh migran di luar negeri.

Bagi dia, dalam proses tersebut, ia menilai negara harus hadir untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada.

Menurutnya, pemerintah juga harus mendorong negara-negara tujuan untuk membuat regulasi yang kuat sesuai dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, guna melindungi ... Baca halaman selanjutnya