Tim Terpadu Penegak Perda Sumbar Sita Alat Tambang Galian C

Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Sumbar, Zul Aliman
Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Sumbar, Zul Aliman (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Sumbar, Zul Aliman mengatakan, tim terpadu penegak perda kembali menyita alat tambang tidak berizin galian C berupa paralon dan dompeng di Kabupaten Padangpariaman, tepatnya di beberapa lokasi diantaranya Tobo, Lakiang, Sungai Limau dan Parik Malintang.

"Setelah mendapatkan informasi adanya penambangan illegal galian C tidak berizin, tim langsung terjun ke Kabupaten Padangpariaman, dan kita langsung menghentikan aktivitas penambangan tersebut dengan menyita alat-alat tambang di situ. Padahal sebelumnya, sudah pernah dilakukan penertiban di sana dengan dilarang beroperasi serta penyegelan lokasi. Namun, pemilik tambang tetap membandel dengan kembali beraktivitas. Ini perlu ditindak karena dapat merusak lingkungan dan tentu ini tidak berizin," ujarnya, Jumat 2 November 2018 di Padang .

baca juga: Pemko Padang Terima Bantuan Alat Penghancur Limbah dari Organisasi Masyarakat Tionghoa

Untuk alat penambangan yang disita telah diangkut ke kantor Satpol PP Padangpariaman. Bahkan, barang bukti yang disita ini kebanyakan dompeng dan beberapa batang paralon, serta peralatan lainnya. Untuk paralon ini yang mana pasir ini disedot dari dasar sungai. Ini sangat berbahaya karena dapat mencemari sungai yang ada didaerah tersebut.

"Air sungai tambah keruh. Padahal, sungai ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-harinya. Jika keruh kayak gini, masyarakat juga takut untuk memanfaatkan sungai ini. Ini yang merusak sungai," tegasnya.

baca juga: 39 Persen Pasien Positif COVID-19 di Kota Padang Telah Dinyatakan Sembuh

Tidak hanya di Kabupaten Padangpariaman, tim terpadu penegak perda nantinya juga akan menertibkan beberapa tambang tidak berizin yang ada di beberapa daerah. Karena, di Sumbar ini tambang tidak hanya galian c . Tetapi, beragam jenis tambangnya.

Selain itu kata Zul, dari sejumlah tempat yang telah didatangi dan melakukan penertiban, sebagian sudah ada beberapa masyarakat yang mengurus izin pertambangannya. Ada yang diberi izin dan ada yang tidak diberi izin. Artinya, yang tidak diberi izin itu dikarenakan daerah yang akan digarapnya berada di kawasan yang dapat menyebabkan dampak buruk.

baca juga: Pemko Padang Telah Swab 1.617 Orang dari Klaster Pasar Raya

"Untuk itu, kita minta kepada pemilik tambang , jika ada aktivitas tambang ini yang tidak berdampak kepada lingkungan sekitar untuk segera mengurus izin. Namun, bagi mereka yang merasa lokasi penambangannya dapat merusak untuk segera menghentikan. Jika tidak kami yang akan menghentikannya. Baik itu dengan penyitaan alat maupun penyegelan lokasi," pungkasnya

[Joni Abdul Kasir]

baca juga: PSBB Jilid 3, Pengawasan di Pasar Raya Padang Diperketat

Penulis: Iwan R