KPK Minta KPU Umumkan 40 Mantan Napi Korupsi yang Mencaleg di Pileg 2019

"KPU dan KPK akan bekerjasama untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap masyarakat luas agar bersama-sama memerangi politik uang dalam Pemilu 2019"
ilustrasi aksi larangan mantan napi koruptor mencaleg (net)

KLIKPOSITIF -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengumumkan 40 mantan narapidana atau napi korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD dan DPD pada Pemilu 2019.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan usai mendatangi gedung KPK Jakarta untuk berdiskusi soal mantan napi korupsi dalam Pemilu 2019 ini. "Kami hadir disini dalam rangka memenuhi undangan terkait dengan calon anggota DPR, DPRD dan DPD yang mantan napi korupsi," ucap Wahyu dilansir dari suara.com, jaringan Klikpositif.

Hasil diskusi tersebut, KPK memberikan saran kepada KPU untuk mengumumkan 40 orang mantan napi korupsi yang sekarang menjadi calon anggota DPR, DPRD dan DPD kepada publik. "Kami akan segera membahas dalam rapat pleno KPU dan kemungkinan kami akan mengumumkan 40 orang calon anggota DPR, DPRD dan DPD itu," ungkap Wahyu.

Selanjutnya, KPU dan KPK akan bekerjasama untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap masyarakat luas agar bersama-sama memerangi politik uang dalam Pemilu 2019. "Kami akan bekerja sama dengan KPK untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait hal ihwal politik uang dimana politik uang itu cikal bakal korupsi," tuturnya.

KPU pun akan mematangkan secara teknis kerjasama dengan KPK dan pihaknya akan memanfaatkan waktu kampanye ini untuk melalukan sosialisasi melalui berbagai media kepada masyarakat luas terkait gerakan antipolitik uang.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan bahwa berdasarkan data KPK, pihaknya telah memproses sebanyak 69 anggota DPR RI dan 150 anggota DPRD yang terlibat korupsi. KPK mengharapkan hasil pemilu legislatif nantinya tidak menambah deretan para pelaku korupsi itu.

"Misalnya, terkait napi korupsi yang menjadi calon legislatif kembali dan terkait kesadaran tentang politik uang. Jadi, tidak ada lagi seharusnya adagium-adagium yang menyatakan terima uang tetapi jangan ... Baca halaman selanjutnya