Wagub Sumbar Setuju LGBT Dihukum Secara Adat

"Paling penting subtansi dari hukuman atau sanksi itu efek jeranya terpenuhi. Boleh diarak keliling kampung biar mereka malu dan tidak lagi melakukan perbuatan haram tersebut"
Wagub Sumbar, Nasrul Abit. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya memerangi prilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di daerah tersebut. Sebagai daerah yang menjunjung tinggi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, beberapa daerah di Sumbar ada yang mengancam pelaku LGBT dengan hukum adat.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengaku setuju dengan sanksi adat yang diberikan daerah sesuai kearifan lokal daerah masing-masing. Seperti di Kota Pariaman, pelaku LGBT akan disanksi membayar denda semen hingga kerbau.

"Paling penting subtansi dari hukuman atau sanksi itu efek jeranya terpenuhi," tegasnya, Kamis 8 November 2018 di Padang.

Menurutnya, gerakan memerangi LGBT secara massal akan dilakukan dan dimotori Pemprov Sumbar. Di Payakumbuh sudah memulai deklarasi menolak dan memerangi LGBT. "Kita akan kumpul dengan semua stakeholder dan memerangi secara massal sesuai dengan kapasitas masing-masing," katanya.

Nasrul Abit meminta walinagari dan suruh tokoh di Nagari tegas dalam soal LGBT, apakah itu dalam memberikan sanksi maupun dalam sosialisasi kepada anak kemenakan. "Cek warga, kalau ada yang mengarah ke prilaku menyimpang tersebut beri pemahaman," ujarnya.

Ditambahkannya, Pemprov Sumbar juga berencana akan memberikan sosialisasi bahaya LGBT yang berujung HIV AIDS kepada pemilik-pemilik salon di Sumbar.

[Joni Abdul Kasir]