Saat Kampanye Boleh Datangkan Massa Ribuan, Ini Penjelasan KPU Sumbar

Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulay
Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulay (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Gebril Daulay mengatakan, pada tahap kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan partai politik tidak ada batasan.

Hal itu karena memang semangat PKPU nomor 23 mendorong peserta Pemilu lebih sering bertemu secara langsung dengan pemilih. Prinsip kampanye jujur, terbuka dan idiologis, jadi semangatnya harus sering berdialog dengan pemilih. 

Selain itu, pemilih juga memiliki kesempatan yang banyak untuk mempertanyakan program dan visi misi bakal calon. Sedangkan, terkait aturan jumlah massa yang diperbolehkan dalam pertemuan tersebut dia menyampaikan, untuk pertemuan terbatas sesuai dengan kapasitas ruangan.

Baca Juga

Kalau untuk tingkat kabupaten 1.000 orang, tingkat provinsi 2.000 orang dan Nasional 3.000 orang. Namun, apabila di ruangan tetap menyesuaikan dengan kapasitas ruangan.

"Pertemuan terbatas kan di dalam ruangan, kalaupun ditetapkan maksimal 1.000 orang tapi kondisi ruangan tidak memungkinkan, ya kan tidak bisa juga dilakukan. Makanya disesuaikan saja dengan kapasitas ruangannya," jelas mantan jurnalis ini, Minggu 11 November 2018.

Gebril juga menegaskan bahwa semangat kampanye bukan monolog tapi dialogis, makanya lebih banyak mendorong pada pertemuan tatap muka. Peraturan KPU, untuk pertemuan terbatas dan tatap muka jumlah kegiatannya tidak dibatasi, namun yang dibatasi pesertanya.

"Jadi semangat kampanye itu, peserta pemilu melakukan komunikasi langsung dengan pemilih," tambahnya.

Terkait iklan, pariwara atau berita berbayar baik media cetak, elektronik, media dalam jaringan, maupun media sosial, kampanye rapat umum baru diperbolehkan pada tanggal 24 Maret 2019 (21 hari sebelum masuk masa tenang).

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menilai, dari sekian banyak tahapan pemilu, tahapan kampanye paling berpotensi terjadi pelanggaran. Karena tahapan ini paling panjang, kampanye sudah dimulai pada tanggal 23 September sampai 13 April 2019 nanti.

"Apalagi nanti pada pertemuan terbatas dan tatap muka yang dilakukan peserta pemilu, dengan jumlah peserta yang banyak," ungkap Anggota Bawaslu Sumbar, Fifner.

Ia mengatakan, pengawasan bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, tapi juga pengawas masing-masing kecamatan hingga kelurahan. Mengingat jumlah tenaga dari Bawaslu juga terbatas, banyak kegiatan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kampanye yang juga harus dikawal pengawas.

"Kami juga menggerakkan pengawasan partisipatif. Artinya, seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam mengawasli jalannya proses Pemilu ini agar tercapainya pemilu yang damai, jujur dan sesuai dengan pilihan masyarakat, " jelasnya.

KPU menetapkan jadwal kampanye dimulai pada 23 September sampai 13 April 2019, tentunya sangat banyak waktu dan kesempatan bagi peserta pemilu melakukan pertemuan dan tatap muka dengan masyarakat.

Meskipun jumlah peserta sudah ditetapkan sesuai dengan kapasitas ruangan, namun menurutnya pengawas harus tetap teliti dan jeli dilapangan.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto | Editor: -