DPTHP 2 Ditetapkan, Pemilih Sumbar Bertambah 177.609 Orang

Ketua KPU Sumbar menyerahkan DPTHP 2 kepada Bawaslu dan peserta pemilu
Ketua KPU Sumbar menyerahkan DPTHP 2 kepada Bawaslu dan peserta pemilu (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Walaupun Bawaslu Sumbar meminta agar penetapan hasil pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP 2) ditunda, namun KPU Sumbar tetap ngotot menetapkan DPTHP 2 melalui rapat pleno tingkat provinsi.

Rapat pleno dihadiri oleh KPU 19 kabupaten/kota di Sumbar, Bawaslu se-Sumbar peserta pemilu, serta calon DPD RI di Hotel Inna Muara Padang, Rabu, 14 November 2018.

baca juga: Polda Sumbar Akan Tindaklanjuti Laporan Ketua KPU Sumbar

Dari DPTHP 1 yang ditetapkan dua bulan lalu ditetapkan 3.464.152 pemilih. Pada DPTHP 2 mengalami kenaikan yakni 177.609 pemilih, sehingga total pemilih di Sumbar menjadi 3.641.761 pemilih.

Anggota KPU Divisi Data Nova Indra mengatakan, penetapan tersebut merupakan hasil verifikasi dari 19 kabupaten dan kota. Terkait adanya selisih angka yang disebutkan oleh Bawaslu sebanyak 1.800 sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh KPU dan kondisinya saat ini semua data dari Kemendagri sudah selesai diverifikasi oleh KPU.

baca juga: Unggah KTP Ketua KPU Sumbar di Facebook, Petugas Posko COVID-19 Lubuk Peraku Padang Dipolisikan

"Angka 1.800 itu bukan di Sumbar, tapi di Padang dan itu sudah selesai oleh teman-teman KPU Padang," ujarnya.

Dijelaskannya, rekomendasi dari Bawaslu terkait pemilih AC yang sampai saat ini belum dimasukkan dalam DPT karena pemilih AC adalah pemilih yang tidak memiliki identitas (e-ktp) dan wilayahnya tentu berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

baca juga: Video Cekcok dengan Petugas Posko COVID-19 Beredar, Ini Klarifikasi Ketua KPU Sumbar

"Ini tentu KPU kabupaten kota nanti yang akan melakukan perekaman. Salah satu pemilih AC adalah pemilih pemula yang sama sekali belum melakukan perekaman e-ktp, tapi kalau pemilih pemula sudah lakukan perekaman e-ktp dan direkomendasikan dukcapil maka kami akan langsung masukkan dalam DPT Walalupun belum punya e-KTP," jelasnya.

Anggota Bawaslu Sumbar Fifner menegaskan, walaupun ditetapkan pihaknya memberikan catatan terhadap KPU karena ada sejumlah KPU kabupaten kota yang tidak teliti dalam melakukan proses rekapitulasi, yang kedua sistim Sidalih terkadang mengalami masalah sehingga menyulitkan KPU dalam menginput data pemilih, sementara Daftar Pemilih berbasiskan Sidalih.

baca juga: Mendaftar ke KPU Bernuansa Putih-putih, Fakhrizal: Niat Kita Bersih

Kemudian, ada beberapa kesalahan input data yang terjadi di beberapa kabupaten kota sehingga ini akan mempengaruhi secara signifikan di tingkat provinsi.

"Kami harapkan data-data yang disampaikan tadi dapat diperbaiki KPU, dan ditindaklanjuti dengan maksimal," ujarnya.

Meskipun permintaan Bawaslu agar penetapan DPTHP2 dijadwalkan ulang tidak dikabulkan oleh KPU, namun Bawaslu tetap menandatangani surat serah terima penetapan DPTHP 2 dari KPU Sumbar.

"Setelah kami sebutkan 1.800 data pemilih yang tidak terakomodir tadi, akhirnya KPU menginputnya. Tujuan kami tidak lain karena ingin tertib administrasi, agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari," jelasnya.

(Joni Abdul Kasir)

Penulis: Rezka Delpiera