Masalah Penanganan LGBT, Pemprov Sumbar Masih Terbentur Payung Hukum

"Pemprov Sumbar belum menyusun konsep Perda LGBT"
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menolak keras adanya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di Sumbar. Namun tsayangnya, penolakan LGBT tersebut belum dibarengi dengan payung hukum.

Diakuinya, Pemprov Sumbar belum menyusun konsep Perda LGBT, sebab masih ada beberapa pertemuan yang harus dilakukan dengan beberapa lembaga terkait dan berbagai elemen masyarakat, sehingga penanganan LGBT bisa menyeluruh dan maksimal.

"Seingat saya, memang belum ada konsep Perdanya karena masih perlu rapat lebih terpadu dengan melibatkan berbagai komponen," ujar Nasrul Abit, Minggu 18 November 2018.

Mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu mengatakan, yang penting saat ini masyarakat Sumbar sudah melihat bahwa LGBT perlu diberantas secara bersama-sama.

"Mereka tertular penyakit agar segera berobat. Kami tidak memusuhi mereka tapi mengajak agar sadar, agar masa depan mereka tidak hancur dan tidak menularkan kepada orang lain," tukasnya.

Selain belum adanya payung hukum di Pemprov Sumbar, rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ternyata juga tidak diakomodir.

Menanggapi persoalan tersebut, Nasrul Abit mengatakan untuk melahirkan Perda LGBT tidak harus dari eksekutif (Pemprov Sumbar) tetapi juga bisa dari legislatif (DPRD Sumbar).

"Perda ini tidak hanya muncul dari eksekutif juga bisa hak inisiatif DPRD," ujarnya.

 

[Joni Abdul Kasir]