Sanksi Adat untuk LGBT, Ini Kata LKAAM Sumbar

"lima tahun belakangan sepertinya Pemprov Sumbar tidak begitu perhatian dengan Alim Ulama (MUI) dan Niniak Mamak (LKAAM)"
Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti Datuak Panghulu. (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengamini sanksi adat diberikan kepada mereka yang berperilaku menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Sanksi adat tersebut bisa dalam bentuk mengganti sejumlah semen atau diarak keliling kampung seperti yang diberlakukan Pemerintah Kota Pariaman.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Sayuti Datuak Rajo Panghulu mengatakan, untuk memberantas LGBT di Sumbar harus dilakukan secara bersama. Dalam bahasa adat Sayuti menyebutnya "Tungku Tigo Sajarangan" (Pemerintah, Alim Ulama dan Niniak Mamak).

Namun sangat disayangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), kata Sayuti, lima tahun belakangan sepertinya Pemprov Sumbar tidak begitu perhatian dengan Alim Ulama (MUI) dan Niniak Mamak (LKAAM). Akan tetapi, ketika ada persoalan MUI dan LKAAM menjadi penting bagi pemerintahan.

"Ini kadang yang kurang pas dari pemerintah kita, sudah kronis masalah LGBT baru melibatkan MUI dan LKAAM," katanya saat dihubungi KLIKPOSITIF, Minggu 17 November 2018.

Dijelaskannya, bagaimana niniak mamak akan menjalakan sanksi adat kepada pelaku LGBT, peran mereka saja tidak begitu baik dalam masyarakat. Hampir lima tahun belakangan organisasi niniak mamak (LKAAM) tidak berjalan karena tidak mendapatkan anggaran dari Pemprov Sumbar.

"Ninik Mamak harus diberikan pemahaman terkait menjalankan sanksi adat terhadap LGBT, jika tidak bisa saja sanksi menjadi momok dan menyerang mereka sendiri. Tidak mudah dalam menerapkan sanksi adat, salah - salah bisa niniak mamak dituntut," ujarnya.

Disampaikannya, penanganan LGBT akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. "Harus bersama - sama saya yakin bisa, apalagi ditambah dengan payung hukum yang jelas," tukasnya.

[Joni Abdul Kasir]