Ketua LKAAM Sumbar : Tidak Pas Kalau Wali Nagari Dipilih oleh KAN

"LKKAM Sumbar menilai Perda Nagari mengacaukan pengertian KAN secara subtansi di Minangkabau"
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari mulai jadi perbincangan sejumlah masyarakat sebagai acuan pemerintahan nagari di Minangkabau. Dalam Perda tersebut memuat poin yang menjadi kontroversi seperti pemilihan wali nagari dilakukan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Sayuti menegaskan, tidak pas kalau wali nagari dipilih oleh KAN. Pasalnya KAN yang dimaksud dalam Perda tersebut bukan kumpulan atau kelompok niniak mamak di Minangkabau.

Malah menurutnya perda tersebut mengacaukan pengertian KAN secara subtansi di Minangkabau.

Dijelaskanya, KAN adalah tempat permusyawaratan ninik mamak atau kumpulan ninik mamak pemegang keputusan tertinggi dalam kaum atau suku dan bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dalam perda.

“Sebelum Perda itu lahir, LKAAM sudah mengusulkan beberapa nama yang tepat selain KAN. Nama yang diusulkan tungku tigo sajarangan dan DPR Nagari sehingga nomenklatur sesuai dengan adat Minangkabau," terangnya, Senin, 18 November 2018.

Kata Sayuti, nama yang diusulkan tersebut sinkron dan paralel dengan jenjang di atasnya dari DPR Nagari, Kabupaten dan DPR RI. Namun tidak diakomodir dalam Perda Nagari.

Ia berharap dalam Perda kabupaten dan kota bisa dikoordinir dua usulan tersebut. Pemerintah perlu meluruskan persoalan pengertian KAN dan siapa saja yang mengisi KAN tersebut.

"Jangan sampai dicampur aduk didalam KAN itu. KAN adalah permusyaratan niniak mamak," ujarnya.

[Joni Abdul Kasir]