Survei KPK: Pemko Padang Lebih Anti-Korupsi Dibanding Pemprov Sumbar

Ilustrasi
Ilustrasi (Dok.Klikpositif)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2017. Survei tersebut sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap 36 kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah.

Ada enam kementerian atau lembaga, 15 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kabupaten atau kota yang dilibatkan dalam survei ini.

baca juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara Muzni Zakaria ke PN Tipikor, Penahanan Dititipkan di Sel Tahanan Polda Sumbar

Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK , Wawan Wardiana mengatakan sistem survei dilakukan agar dapat memetakan resiko korupsi meliputi gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dalam perekrutan pegawai, hingga dalam pengadaan barang dan jasa.

"Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat efektivitas sosialisasi korupsi , whisleblower system, serta upaya anti korupsi yang lainnya," katanya dilansir dari Suara.com-jaringan KLIKPOSITIF .

baca juga: KPK Limpahkan Kasus OTT THR Pejabat Kemendikbud RI ke Polri, Ini Alasannya

‎Menurut dia, responden yang dipakai dalam survei yakni meliputi pegawai internal lembaga, pengguna layanan atau stakeholder (eksternal), ahli bidang korupsi , dan hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga terkait maupun laporan pengaduan dari masyarakat kepada KPK .

Berdasarkan hasil survei tersebut, bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh indeks integritas tertinggi, sementara Pemerintah Kabupaten Papua mendapatkan nilai terendah.

baca juga: OTT Pejabat UNJ soal Pungli THR, Uang USD 1.200 dan Rp27,5 Juta Disita KPK

Dari hasil itu Pemerintah Kota Padang menempati peringkat ke 10 dengan nilai 70.64, sedangkan Pemerintah Provinsi Sumbar di peringkat ke 13 dengan nilai 68.51.

Wawan menyebut hasil survei dengan indeks mendekati 100 menunjukan resiko korupsi rendah dan ada kemampuan sistem untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahan secara lebih baik.

baca juga: Kasus Korupsi Masjid dan Jembatan Bupati Solsel Segera Disidangkan

"Untuk nilai tinggi bukan berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi, karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan sekalipun," tutup Wawan.

Rinciannya sebagai berikut :
1. Pemkot Banda Aceh : 77.39
2. Pemkab Bandung : 77.15
3. Kemenkeu (Dirjen Bea Cukai) : 76.54
4. Kemenkes : 74.93
5. Pemkot Madiun :74.15‎
6. Kementerian Perhubungan : 73.4‎
7. Pemkot Tangerang : 72.87
8. Pemkot Banjarmasin : 71.73‎
9. Pemkot Makassar : 70.7‎
10. Pemkot Padang : 70.64‎
11. Pemprov Jawa Barat : 70.46‎
12. Kementerian Agraria/BPN : 69.12‎
13. Pemprov Sumbar : 68.51‎
14. Pemprov Kepulauan Riau : 67.59‎
15. Pemprov Sulawesi Tengah : 67.49‎
16. Pemkab Deli Serdang : 65.87‎
17. Pemkot Samarinda : 65.8‎
18. Pemprov Jambi : 65.14‎
19. Pemkot Palangkaraya : 65.12
20. Pemprov NTT‎ : 65.09
21. Pemkab Klaten : 64.68
22. Pemprov Bengkulu : 63.77‎
23. Pemprov Kalteng : 63.67
24. Pemprov Riau : 63‎
25. Pemkot Pekanbaru : 62.89‎
26. Pemkot Palu : 62.77‎
‎27. Pemkot Mataram : 62.01
28. Pemprov Sumut‎ : 60.79
29. Pemprov Aceh‎ : 60.07
‎30. Pemprov Papua Barat : 59.1
31. Pemkot Bengkulu : 58.58
32. Pemprov Banten : 57.64
33. Pemprov Maluku Utara : 55.01
34.‎ Kepolisian Republik Indonesia : 54.01
35. Pemprov Papua‎ : 52.91.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa