Kursi Eselon II di Pemprov Sumbar Akan Diisi Profesional?

"Saya setuju saja, jika ada kalangan swasta atupun profesional masuk ke jajaran birokrasi"
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Joni Abdul Kasir/Klikpositif)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah berencana membuka rekruitmen pegawai swasta atau kalangan profesional masuk ke birokrasi pemerintah. Jika tak ada aral melintang, rencana ini akan mulai direalisasikan tahun depan. Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

Adapun jabatan yang bisa diisi kalangan swasta tersebut bisa eselon satu maupun eselon dua setingkat sekda dan kepala Biro, Dinas, Asisten dan staf ahli. Itu artinya eselon II yang tidak berkualitas atau berkinerja buruk akan direbut peluangnya oleh pihak swasta yang lebih berkualitas.

Menanggapi itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan sangat setuju saja adanya wacana pegawai swasta atau kalangan profesional masuk ke birokrasi pemerintah.

"Saya setuju saja, jika ada kalangan swasta atupun profesional masuk ke jajaran birokrasi," katanya, Selasa (27/11) di Padang.

Dilanjutkan IP, dirinya setuju saja. Karena potensi untuk menjadi pejabat itu persyaratannya cukup banyak dan tidak selalu potensi itu tersedia dari Aparatur Sipil Negara (ASN) saja.

"Sebetulnya eselon I sudah ada yang dari luar. Contohnya, Hilmar Farid sebagai Dirjen di Kementerian Kebudayaan. Dia bukan dari ASN, kan dari profesional. Tapi, untuk eselon II belum ada aturanya. Berarti bisa kan," tuturnya.

Namun, kata Irwan jika kalangan swasta ataupun profesional ingin menduduki jabatan eselon I ataupun II. Mesti mengikuti lelang terlebih dahulu dan akan tergantung nilainya juga nanti. "Tetap nilai yang jadi panutan kita untuk memilih pejabat," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menambahkan, pemilihan pegawai dari swasta akan dilakukan seleksi ketat agar mendapatkan orang-orang yang terbaik.

Tujuan kebijakan ini guna menciptakan fleksibilitas dalam birokrasi. Dengan membuka peluang bagi pegawai ... Baca halaman selanjutnya