Alami Obesitas Regulasi, Indonesia Tidak Bisa Berlari Kencang

"akibat tumpang-tindih dan bertentangan satu dan yang lainnya, regulasi-regulasi itu kerap kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA)"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, sudah lama diketahui bahwa persoalan peraturan perundang-undangan telah membuat bangsa Indonesia tidak bisa berlari kencang.

Mengutip Presiden Joko Widodo, Seskab mengatakan, ada hampir 42.000 regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan wali kota/bupati, sehingga Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami obesitas regulasi.

“Ini menjadi problem yang sangat serius bagi bangsa kita,” kata Seskab Pramono Anung saat menyampaikan keynote speech pada Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (28/11).

Regulasi-regulasi yang banyak itu, menurut Seskab, terkadang bukan menciptakan keteraturan dan ketaatan hukum tetapi malah menimbulkan permasalahan, sebab regulasi yang dibuat seringkali tumpang-tindih dan bertentangan satu dengan yang lain (overregulated). Ujung-ujungnya, tidak jarang membatasi keluwesan Pemerintah dan mengakibatkan pembangunan nasional menjadi terhambat.

Selain itu, akibat tumpang-tindih dan bertentangan satu dan yang lainnya, regulasi-regulasi itu kerap kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Bahkan, Menteri Dalam Negeri pernah membatalkan peraturan daerah sebelum adanya Putusan MK.

Selain masalah kualitas dan kuantitas, Seskab menyampaikan, bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga sangat kompleks, berbelit-belit, dan berpotensi menimbulkan masalah.

Ia menunjuk contoh, penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui banyak pintu, seperti melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, dan/atau Sekretariat Kabinet, sehingga memperlama proses sinkronisasinya.

Selain menghambat pembangunan nasional, menurut ... Baca halaman selanjutnya