Lanjutan Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru, Wagub Minta Tim Appraisal Diganti

Wagub Sumbar, Nasrul Abit.
Wagub Sumbar, Nasrul Abit. (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, pembebasan lahan dari 0 sampai 4,2 Kilometer merupakan pengalaman pahit. Keputusan tim appraisal soal harga terlalu rendah tak bisa diganggu gugat.

Menurutnya, tim appraisal turun diam-diam dan tidak melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten Padang Pariaman. Dari 80 pemilik, hanya tiga orang saja yang sepakat soal harga. Ini solusinya harus ada diskresi dari pihak lebih tinggi untuk meminta tim appraisal mengakomodir harga yang wajar, tidak terlalu rendah.

"Gubernur sudah buat surat kepada Kepala Staf Kepresidenan. Meminta beliau menjembatani dengan menteri terkait penyelesaian jalan tol ini,” ujarnya, Jumat 30 November 2018.

Baca Juga

Tak mau berlama-lama larut dalam permasalahan ganti rugi lahan yang mandek di titik 0 sampai 4,2 Kilometer, ungkap Nasrul Abit, Pemerintah Provinsi Sumbar dan Padang Pariaman serta pihak yang masuk dalam tim melanjutkan ke tahap berikutnya. Pembebasan lahan lanjutan dilakukan di kilometer 4,2 ke 30,4.

“Empat Camat yang wilayahnya dilalui jalur tol dipanggil serta pihak terkait lainnya. Semua menyatakan setuju dilanjutkan. Jadwal kerja segera disusun. Kemudian, sosialisasi tentang tahapan-tahapan ke masyarakat yang nantinya ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi oleh Gubernur. Setelah itu, tim appraisal turun lagi ke lapangan,” bebernya.

Terkait tim appraisal, ucap Nasrul Abit, terdapat usulan agar tim lama diganti, sebab dinilai tak berhasil dalam pembebasan lahan tahap awal. Usulan itu berasal dari Kapolres Padang Pariaman. “Kalau bisa ganti tim appraisalnya, cari yang bisa diskusi. Kami hargai independensi mereka, tapi jangan terlalu kaku,” pintanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengungkapkan, tidak ada masyarakat Padang Pariaman yang menolak proyek jalan tol. Namun harapan warga, ganti rugi tanah yang terkena proyek harus masuk akal. Jangan sampai terjadi lagi seperti masalah pembebasan tahap awal.

Di Kecamatan Batang Anai, harga tanah yang termahal ada di Kabupaten Padang Pariaman. Tim appraisal yang sama, dulu menilai ganti rugi jalan untuk kereta api bandara, lalu normalisasi sungai Batang Anai, kemudian jalan tol.

"Ternyata untuk jalan tol harga ganti ruginya lebih rendah, ini yang masyarakat tidak terima. Harganya dibawah nilai jual objek pajak. Jangan sampai ini terulang di pembebasan lahan lanjutan,” tutupnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto | Editor: -