Warga Batu Bajanjang Minta Pemerintah Daerah Dukung Proyek Geothermal

Warga Batu Bajunjuang mengunjungi Desa Pengalengan sebagai study komparative tentang geothermal.
Warga Batu Bajunjuang mengunjungi Desa Pengalengan sebagai study komparative tentang geothermal. (istimewa)

KLIKPOSITIF -- Sebanyak 28 warga dari berbagai unsur lembaga di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok berangkat study komparative menuju Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan dan Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Provinsi Jawa Barat, Sabtu pekan lalu.

Keberangkatan unsur lembaga masyarakat di Nagari Batu Bajanjang ini adalah ingin melihat langsung kondisi Desa Margamukti dan Desa Lembang yang juga masuk wilayah produksi panas bumi (gheotermal) di Provinsi Jawa Barat. Dua wilayah ini berada di dekat pegunungan dengan mata pencaharian masyarakatnya bertani.

"Disana juga ada kegiatan panas bumi yang sudah berproduksi. Kita ingin melihat langsung kondisi desa geografisnya sama dengan Nagari Batu Bajanjang,” ungkap Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Bujang M Nur.

Baca Juga

Rombongan yang berangkat terdiri dari unsur pemerintahan Camat Lembang Jaya, Ketua KAN dan perangkatnya, pemerintahan nagari dan perangkatnya, tokoh pemuda dan bundo kanduang. Keberangkatan tersebut ini murni inisiatif dari warga. Tujuannya, ingin meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, baik itu melalui media sosial, cetak dan elektronik.

Apapun informasi yang diperoleh dari kunjungan ini, nantinya akan disampaikan kepada warga. Bujang tidak memungkiri, adanya informasi yang beredar di tengah masyarakat, bahwa di Nagari Batu Bajanjang saat ini sangat mencekam. Bujang mengaku heran dengan beredarnya informasi miring yang mengatakan seolah-olah di Nagari batu Bajanjang dalam kondisi gawat darurat.

Sebagai Ketua KAN, Bujang menegaskan dirinya setiap hari menjalani hidup bersama warga di Nagari Batu Bajanjang. Menurutnya, kondisi warga di sana normal-normal saja menjalankan aktivitasnya bertani. “Masyarakat tidak pernah merasa ketakutan,” tegasnya.

Menurutnya, ada 6.000 warga yang berdomisili di Nagari batu Bajanjang. Sementara yang menentang hadirnya investasi panas bumi di nagari itu hanya puluhan orang.

“Yang terjadi saat ini, justru nagari kami diduduki warga yang dimobilisasi dari luar nagari. Mereka mengintimidasi kami untuk mengajak demo. Kalau tidak kami dibilang orang PT Hitay Daya Energy (HDE). Sebagai Ketua KAN saya merasa tertekan dengan kehadiran warga di luar nagari ini,” tegas Bujang.

Bujang menegaskan, hadirnya investasi panas bumi di Kabupaten Solok ini, merupakan program strategis Nasional kerjasama pemerintah dengan investor. Bujang menegaskan lagi, bahwa warga Batu Bajanjang tidak pernah meminta keberadaan mereka. Tapi investasi ini merupakan kepentingan negara.

“UUD jelas menegaskan, negara yang mengelola untuk kepentingan masyarakat banyak. Kok, kami di bilang mendukung perusahaan PT Hitay Daya Energy ini. Kami selalu ditekan oleh warga yang datang dari luar ini, kami seolah-olah pendukung Hitay,” ungkapnya.

Melihat kondisi sekarang ini, Bujang meminta kepada pemerintah daerah, terutama Pemkab Solok agar memperlihatkan keseriusannya. Selain itu, dia berpesan jangan masalah di nagari dibentrokan antar keluarga, antar warga, antara anak dan cucu dengan tidak ada keseriusan pemerintah.

"Ini program negara dan pemerintah untuk mengelola kerjasama ini. Seolah kami kerjasama antar kami warga dengan PT Hitay Daya Energy,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Bujang mengungkapkan, dirinya sudah beberapa kali menyampaikan keluh kesah dalam forum rapat dengan pemerintah daerah. “Kalau memang negara yang punya kepentingan, laksanakanlah sesuai UU,” tegasnya.

Bujang mengungkapkan, bahwa pakar dan ahli geothermal dari UI, ITB, UGM sudah turun ke lapangan. Hasil kajiannya sudah ada. Tapi kenyataannya, mereka yang datang dari luar Nagari batu Bajanjang ini tuntutannya selalu berbeda-beda. Terkait dampak lingkungan, permasalahan ulayat nagari dan tanah ulayat yang dirampas.

“Padahal, waktu pertemuan dengan KOMNAS HAM sudah saya sampaikan. Jika memang ada tanah ulayat yang dirampas tolong tunjukan mana yang dirampas itu. Siapa yang dirampas. Ini kan negara hukum. Katanya rakyat yang ditindaslah. Yang mana yang ditindas tidak jelas. Tuntutannya tidak jelas. Pemerintah harus serius menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Bujang juga mengaku heran, eksplorasi panas bumi saja belum ada, tapi kenapa dampak negatif yang belum jelas dibuat seperti ini. “Melalui media ini, Jika ada yang berkepentingan soal ini tolong jangan ditunggangi masyarakat,” tegasnya.

Camat Lembang Jaya, Riki Karnova mengatakan, studi komparative ke Desa Margamukti dan Desa Lembang dilakukan, karena situasi di Batu Bajanjang dihadapkan pada program nasional pengembangan panas bumi. Kunjungan ke daerah tersebut, karena kondisinya sama dengan di Batu Bajanjang.

“Terlepas dari pro kontra yang terjadi, kita ingin lihat gambaran yang jelas, tentang kondisi di sana. Kita ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara langsung tentang panas bumi ini, dengan melakukan kunjungan ke lokasi daerah yang sudah terlaksana produksi panas buminya,” terangnya.

Kunjungan ini sebagai dukungan pemerintah melalui penggunaan komparatif dana desa yang bisa mengakomodir kegiatan memfasilitasi program Nasional. “Ada lembaga bamus nagari, nagari dan perangkatnya, tokoh pemuda, bundo kanduang, cadiak pandai yang berangkat melihat langsung pemanfaatan panas bumi di sana,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar Heri Martinus mengatakan, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan proyek geothermal di Kabupaten Solok tidak berjalan. Bahkan pihak tersebut tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan investasi geothermal.

Namun Heri tidak bersedia menyebutkan pihak yang bermain tersebut. "Mereka memberikan informasi yang membingungkan masyarakat sehingga ada penolakan. Kami berharap masyarakat bijak terhadap yang berkepentingan dalam persoalan tersebut," ujarnya.

Dijelaskannya, secara kajian tidak ada masalah, bahkan secara ilmiah sudah mendatangkan dua pakar panas bumi dari Institut Tinggi Bandung dan Ketua Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Menurutnya, penolakan dilakukan hanya dilakukan segelintir masyarakat yang termakan isu yang tidak jelas. Warga yang bermukim dekat dengan Gunung Talang setuju dengan proyek yang dilaksanakan PT Hitay Daya Energy. Malah mereka mengaku jadi korban akibat dari penghadangan segelintir orang tersebut.

Di Solok Selatan juga energi panas bumi tidak ada penolakan, pertanyaannya kenapa yang di Gunung Talang terjadi penolakan? "Lagipula yang kalau memang penolakan akibat dari ketakutan kerusakan lingkungan, di Solok Selatan aman - aman saja kok," terangnya.

Ditegaskannya, penolakan yang dilakukan masyarakat akan berujung pidana sesuai Pasal 74 UU No. 21 Tahun 2014, pemerintah akan memberikan pidana kepada siapapun yang menghambat berjalannya proyek PLTP dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.70.000.000.000,-.

"Jangan sampai masyarakat berhadapan dengan hukum karena menghalangi kegiatan mereka yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Ini juga proyek strategis pemerintah," tutupnya. (Webtorial)

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Agusmanto