Unand Diskusi "Menyibak Kebenaran Putusan Perkara Irman Gusman"

"Buku MENYIBAK KEBENARAN itu berisi anotasi atau pendapat hukum terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana pokok selama 4 tahun enam 6 dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun kepada Irman Gusman, terhitung sejak berakhirnya pidana pokok t"
Dari kiri, tokoh ulama Sumbar H.Masoed Abidin, mantan Wasekjen DPD Zul Evi Astar dan Buya H. Bagindo M Letter diabadikan ketika menghadiri acara bedah buku "Menyibak Kebenaran Putusan Perkara Irman Gusman" (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Fakultas Hukum Universitas Andalas hari ini (12/12/18) menyelenggarakan diskusi akademik tentang kasus mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, dengan melibatkan sejumlah guru besar hukum dan masyarakat dari berbagai perguruan tinggi.

Diskusi akademik tersebut membedah buku MENYIBAK KEBENARAN, Eksaminasi Terhadap Putusan perkara Irman Gusman, yang diterbitkan di Jakarta baru-baru ini.

Para pembicara dalam diskusi ilmiah tersebut termasuk guru besar hukum dan masyarakat Universitas Diponegoro Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum., guru besar hukum Universitas Padjadjaran dan Unikom Bandung, yang adalah mantan ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. Eman Suparman, advokat kondang Dr. Maqdir Ismail, SH, LLM, budayawan Dr. Radar Panca Dahana, dan dua guru besar hukum pidana Unand: Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH, dan Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.

Buku MENYIBAK KEBENARAN itu berisi anotasi atau pendapat hukum terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana pokok selama 4 tahun enam 6 dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun kepada Irman Gusman, terhitung sejak berakhirnya pidana pokok tersebut.

Anotasi dimaksud diberikan oleh belasan guru besar hukum yang juga melakukan eksaminasi terhadap amar putusan pengadilan dan menyimpulkan bahwa Irman Gusman semestinya dibebaskan dari semua dakwaan, karena berbagai kesalahan dan kerancuan yang terjadi dalam penanganan kasusnya, mulai sejak ia ditangkap KPK pada 16 September 2016 sampai ia dijatuhi hukuman.

Buku itu mengutip pendapat pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Eddy Hieriej, SH, M.Hum., yang menyimpulkan bahwa “terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim” yang menangani perkara ini, karena pasal dakwaannya tidak tepat.

Ia juga berpendapat, Irman tak bisa dihukum dengan tuduhan telah mempengaruhi kepala Bulog untuk menyalurkan gula ke Sumatera Barat, karena sebagai Ketua DPD RI ... Baca halaman selanjutnya