Eksplorasi Panas Bumi Diprediksi Mampu Menghemat Biaya Bahan Bakar Listrik

"porsi produksi listrik dari pembangkit listrik yang berbahan bakar BBM dan gas saat ini cukup besar"
Proyek geothermal yang ada di Muaro Labuah, Kabupaten Solok Selatan. (istimewa)

KLIKPOSITIF -- Sebuah lembaga riset independen untuk bidang ekonomi energi dan pertambangan, Reforminer Institute menghitung bakal ada penghematan biaya bahan bakar produksi listrik hingga Rp46,52 triliun jika konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan gas dialihkan ke panas bumi.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro beberapa waktu lalu mengatakan, porsi produksi listrik dari pembangkit listrik yang berbahan bakar BBM dan gas saat ini cukup besar. Porsi listrik dari BBM tercatat sebesar 11 persen atau setara dengan 26.345,55 gigawatt hour (Gwh), sementara untuk gas 27 persen atau 64.666,34 Gwh.

Jika produksi listrik yang dihasilkan dari BBM dan gas itu dialihkan ke panas bumi, maka bisa diperoleh penghematan biaya bahan bakar Rp46,52 triliun. “Kalau dari BBM dikonversi ke panas bumi maka diperoleh penghematan Rp32,03 triliun, kalau dari gas ke panas bumi Rp14,48 triliun,” katanya dikutip dari Investor Daily.

Data yang ada menunjukkan kapasitas terpasang panas bumi saat ini sekitar 1.343 megawatt (MW), hanya sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2009, saat itu telah mencapai 1.189 MW. Dari kapasitas terpasang tersebut, PLTP yang produktif dilaporkan hanya sekitar 573 MW.

Kapasitas terpasang panas bumi nasional saat ini tercatat baru sekitar 4,65 persen dari total potensi yang dimiliki Indonesia yaitu sekitar 28.910 MW. “Masalah utama sebagai penyebab pengembangan panas bumi berjalan lambat adalah kebijakan harga jual listrik panas bumi yang seringkali tidak terdapat titik temu antara pengembang dan pembeli (PLN),” tegas Komaidi.

Makanya, potensi panas bumi di Sumatera Barat harus dimanfaatkan sebagai langkah efektif mengatasi kekurangan sumber daya energi listrik. Energi panas bumi juga ramah lingkungan sehingga tidak memiliki dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, H. M. Nurnas menyebutkan, pemanfaatan ... Baca halaman selanjutnya