Banyak Masalah, BK DPR RI: UU Guru dan Dosen Perlu Dirubah

"Aturan tersebut sudah berumur 10 tahun lebih dan menimbulkan banyak masalah"
Ilustrasi (Net)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK-DPR RI) menilai Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu dirubah.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI, Inosentius Syamsul. Ia mengatakan, aturan tersebut sudah berumur 10 tahun lebih dan menimbulkan banyak masalah.

Permasalahan yang ditimbulkan dari aturan tersebut, kata dia, salah satunya adalah persyaratan yang cukup berat bagi masyarakat yang ingin jadi dosen atau guru.

"Mereka harus mengajar 24 jam dan dipersyaratkan untuk memenuhi sertifikasi yang dikaitkan dengan tunjangan, tujuannya bisa mendorong peningkatan kualitas mutu guru," katanya.

Dengan aturan itu, menurutnya banyak yang harus dikorbankan oleh guru. Salah satunya adalah efisiensi perhatian seorang pengajar dengan peserta didik.

Sebab, ia menyebutkan, dengan UU tersebut tenaga pengajar lebih disibukkan dengan persoalan administrasi. "Ini yang kemudian harus kita benahi," ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan sertifikasi merupakan pengembangan lanjutan. Menurutnya yang lebih penting adalah input guru jadi ke depan perlu dibenahi lagi syarat untuk menjadi guru.

Jadi dengan demikian ia meminta jangan sampai ada orang yang mengajar atau menjadi guru tanpa dibekali dengan pengetahuan di bidang ilmu pendidikan.

"Kalau memang pemerintah ingin memberikan tunjangan, ya berikan saja, jangan hanya karena sertifikasi tenaga pengajar tidak dapat tunjangan," tambahnya.

"Saya melihat sertifikasi ini semacam kegiatan yang kemudian menyibukkan dosen dan guru dengan urusan teknis administrasi sampai lupa dengan tugas utamanya mendidik dan mengajar," pungkasnya.(*)