Kasus Video Bupati Pessel Soal Bantuan Jokowi Dihentikan, Ini Penjelasan Bawaslu

"dihentikan karena Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu Sumbar tidak sepakat untuk diteruskan"
Media Ghetring Bawaslu Sumbar dengan Awak Media (Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Anggota Badan Pengawas Pemilu Divisi Penindakan Pelanggaran Elly Yanti menyampaikan dari 12 kasus dugaan pidana Pemilihan Umum (Pemilu) di Sumbar selama 2018, satu kasus berhasil dieksekusi di pengadilan.

Sementara sisanya dihentikan karena Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu Sumbar tidak sepakat untuk diteruskan. Diantaranya kasus video bantaun Jokowi oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni dan Dukungan Walinagari di Kabupaten Dharmasraya.

"Satu kasus tersebut dieksekusi di pengadilan yaitu di Kabupaten Solok. Kasusnya terkait penghinaan sesama caleg," ujarnya usai acara Media Gathering Bawaslu Sumbar, Kamis (20/12) di Padang.

Elly Yanti menambahkan persoalan pidana pemilu merupakan masalah krusial yang cukup sulit untuk dibawa ke pengadilan. Hal itu dibuktikan dari 12 dugaan, hanya satu yang bisa dibawa ke pengadilan.

"Di Sentra Gakkumdu itu ada aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam beberapa kasus seperti kasus walinagari di Dharmasraya yang kita anggap memenuhi unsur pidana pemilunya, namun ternyata aparat hukum di Gakkumdu menganggap belum memenuhinya. Jadinya, kasus tersebut dihentikan," kata Elly Yanti yang pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Sumbar itu.

Elly mengatakan untuk menindaklanjuti kasus dugaan pidana pemilu harus ada kesamaan visi antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. "Jika ada salah satu unsur antara kepolisian atau kejaksaan yang tidak setuju maka kasus itu tidak bisa dilanjutkan," tegas Elly.

Elly mengakui bahwa kewenangan Bawaslu tidak sampai ke pelimpahan kasus ke pengadilan. Kewenangan itu ada pada kepolisian dan kejaksaan sehingga Bawaslu tidak memiliki daya untuk meneruskan kasus ke pengadilan.

"Kewenangan Bawaslu tidak sampai ke pelimpahan kasus ke pengadilan. Kendati kita menganggap kasus itu memenuhi unsur, tapi kalau polisi dan jaksa berbeda pandangan tetap saja kasus tidak bisa dilanjutkan," ... Baca halaman selanjutnya