DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Nagari di Kecamatan Ampek Nagari

"Perda ini diharapkan dapat memberi manfaat dan nilai lebih sehingga menjadi payung hukum atau pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menata kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan nilai yang tumbuh dan berkembang di nagari"
Sosialisasi Perda oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus di Kantor Walinagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (KLIKPOSITIF/Khadijah)

AGAM, KLIKPOSITIF - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Guspardi Gaus sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kegiatan sosialisasi Perda itu dilaksanakan pada Sabtu (15/12) di kantor Walinagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

"Perda ini diharapkan dapat memberi manfaat dan nilai lebih sehingga menjadi payung hukum atau pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menata kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan nilai yang tumbuh dan berkembang di nagari. Untuk kemudian ditetapkan menjadi nagari berdasarkan hukum adat yang ditindaklanjuti dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan adat salingka nagari," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus di hadapan peserta sosialisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Agam, camat, wali nagari, Bamus nagari, dan perangkat nagari.

Dalam Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari itu dimuat sejumlah hal mendasar terkait tatanan pemerintahan nagari ke depan. Salah satunya pimpinan nagari yang sebelumnya dipilih secara langsung oleh masyarakat nagari, sesuai Perda Nagari akan dipilih Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Ia mengungkapkan, adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini menjadi tolak ukur bagi Pemerintah daerah untuk nantinya membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baik di tiap Kabupaten/Kota masing-masing.

Perumususan Perda itu, lanjut Politisi PAN ini, bertujuan untuk mendukung pembangunan di nagari dalam desa adat, dalam melaksanakan program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat, Camat, Walinagari, LKAM, KAN, Bundo Kandung dan pemuda harus singkron serta sejalan dengan pemerintah daerah.

"Selain itu, maksud dan tujuan sosialisasi ini adalah menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam menata kesatuan hukum adat. Dan, mempunyai manfaat lebih dalam menata ... Baca halaman selanjutnya