Refleksi 2018, Korupsi Menurun Hoaks Marak

"Kendati diklaim menurun, masyarakat merasakan bahwa Korupsi masih marak. Apalagi, sepanjang tahun ini, tersangka koruptor yang terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup banyak dari unsur atau oknum kepala daerah"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebut bahwa jumlah penindakan kasus korupsi sepanjang 2018 menurun cukup signifikan. Baik aspek penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah (berkekuatan hukum tetap) hingga eksekusi, semuanya mengalami penurunan. Namun, Polri cukup disibukkan oleh kegiatan masyarakat melaporkan kasus hoaks dan ujaran kebencian.

Bamsoet, sapaan akrabnya menjelaskan, jumlah penyelidikan korupsi turun 38,2 persen, dari 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018. Jumlah penyidikan turun 29,8 persen, dari 121 kasus menjadi 85 kasus. Angka penuntutan juga turun hingga 51,5 persen. Tetapi, sudah terbukti juga bahwa informasi atau berita hoaks menjadi ancaman nyata dalam masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kendati diklaim menurun, masyarakat merasakan bahwa Korupsi masih marak. Apalagi, sepanjang tahun ini, tersangka koruptor yang terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup banyak dari unsur atau oknum kepala daerah. Sudah barang tentu kasus-kasus itu menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah.

“Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat melakukan korupsi,” jelas Bamsoet, dalam rilis yang dilansir Klikpositif dari laman Parlementaria, Jumat (28/12/2018).

Bamsoet beranggapan bahwa 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi, tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT), yakni 28 operasi.

“Reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi. Karena itu, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif,” tegas legislator Partai Golkar itu.

Selain itu, saat ini ... Baca halaman selanjutnya