DPRD Sebut Kesejahteraan Sosial di Sumbar Jadi Prioritas Pemerintah

"Ranperda ini merupakan usulan dari DPRD Sumbar yang telah masuk dalam Propemperda"
Ketua DPRD Sumbar bersama Wagub Sumbar Nasrul Abit usai rapat pembahasan Ranperda Kesejahteraan Sosial (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) bersama Pemprov Sumbar melakukan Sidang Paripurna DPRD dengan agenda “Pejelasan Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” di Gedung DPRD Sumbar, Rabu 9 Januari 2019.

“Ranperda ini merupakan usulan dari DPRD Sumbar yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019. Selain itu, Perda ini diproyeksikan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” ujar Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.

Ia mengungkapkan, ranperda ini merupakan prioritas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumbar. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menggelontorkan anggaran, namun juga menyusun regulasi yang dituangkan dalam Ranperda.

Ranperda ini, kata Hendra, akan dibahas oleh Komisi V dengan melalui beberapa tahapan dan melibatkan sejumlah unsur, sehingga perda itu nantinya dapat mangakomodir permasalahan yang berorientasi pada permasalahan sosial. Sumbar sendiri lanjutnya, merupakan salah satu provinsi yang memiliki beberapa daerah yang masih tertinggal, yang pada wilayah itu tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong rendah.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat sebagai tim pembahas mengatakan, permasalahan sosial memang tidak dapat diatasi secara menyeluruh, namun dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat menekan angka tersebut dan dapat meratakan pembanguan dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Dia menambahkan, metode pembuatan ranperda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan Perda, nantinya, ada lima bab pembahasan dengan muatan yang mengatur tentang permasalahan sosial.

[Khadijah]