Anggaran DPR Tahun 2019 Sebesar Rp5,7 Triliun

"Penyerahan DIPA ini dilaksanakan dengan harapan agar kinerja lembaga DPR RI dapat lebih baik, terutama AKD dalam upaya mewujudkan pengelolaan anggaran DPR RI yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menyampaikan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI, alokasi anggaran DPR RI tahun 2019 adalah Rp 5,739 triliun. Alokasi anggaran ini terdiri atas satuan kerja (satker) Dewan sebesar Rp 3,695 triliun, dan satker Kesetjenan sebesar Rp 2,044 triliun. DIPA Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan DIPA tahun 2018.

Hal ini salah satunya dikarenakan alokasi anggaran untuk Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi dan Badan bidang Pengawasan, saat ini baru mendapatkan alokasi kunjungan satu negara tujuan,” katanya saat memimpin rapat BURT DPR RI dengan Pimpinan AKD serta jajaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dalam rangka penyerahan DIPA DPR RI tahun anggaran 2019, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1/2019), dilansir dari laman Perlementaria.

Penyerahan DIPA ini dilaksanakan dengan harapan agar kinerja lembaga DPR RI dapat lebih baik, terutama AKD dalam upaya mewujudkan pengelolaan anggaran DPR RI yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. BURT mengharapkan pelaksanaan DIPA DPR RI dapat lebih dioptimalkan, agar realisasi anggaran tahun 2019 dapat lebih efektif sesuai dengan rencana, sehingga lembaga dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Dewan akan lebih meningkatkan kinerja dengan menyelesaikan rancangan undang-undang yang belum selesai, dan rapat-rapat komisi dengan mitranya tetap ditingkatkan. Kita akan memaksimalkan penggunaan anggaran, dengan kerja semaksimal mungkin. Seperti masa persidangan ini, kita akan mengesahkan kalau bisa 5 RUU. Di samping itu, BURT harus bekerja semaksimal mungkin. Kinerja DPR tetap kita tingkatkan,” komitmen Anthon.

Di sisi lain, legislator Partai Golkar ini menilai, sistem penganggaran di lembaga politik itu berbeda dengan sistem penganggaran di lembaga pemerintah. “Kalau di lembaga ... Baca halaman selanjutnya