Pemko Payakumbuh Bergerak, Perilaku Menyimpang LGBT dan Waria Masuk Prolegda

"Jadi tujuan kami mengajukan Perda tentang ketertiban umum, penyakit masyarakat, dan maksiat ini adalah karena tuntutan kekinian, misalnya prilaku LGBT atau waria"
Ilustrasi (Net)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Semakin beragamnya penyakit masyarakat, seperti perilaku LGBT dan keberadaan wanita pria (waria) jadi pijakan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang ketertiban umum, penyakit masyarakat, dan maksiat kepada DPRD dan masuk dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda).

Untuk di Payakumbuh sendiri, sebelumnya sudah terdapat dua Perda yang mengatur terkait penyakit masyarakat, yaitu ketertiban umum nomor 5 tahunn 2007 dan Perda tentang penyakit masyarakat nomor 12 tahun 2016 perubahan.

Usulan Perda ini sendiri lahir atas inisiatif Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kota Payakumbuh yang ingin mendapatkan payung hukum lebih kuat atas berbagai penindakan yang dilakukannya terhadap berbagai penyakit masyarakat di Kota Randang itu.

Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh Devitra, mengatakan meski sudah terdapat dua Perda yang mengatur terkait penyakit masyarakat, tapi keduanya belum mampu mengakomodir berbagai penyakit masyarakat yang belakangan menyeruak, seperti LGBT dan keberadaan waria.

“Jadi tujuan kami mengajukan Perda tentang ketertiban umum, penyakit masyarakat, dan maksiat ini adalah karena tuntutan kekinian, misalnya prilaku LGBT atau waria. Selanjutnya juga tentang batasan hiburan malam yang diadakan masyarakat atau organisasi, selama ini kita masih bekerja melalui surat edaran wali kota. Untuk memperkuat payung hukumnya kita tingkatkan statusnya jadi Perda,” kata Devitra kepada KLIKPOSITIF, Kamis 10 Januari 2019.

Berdasarkan Ranperda yang saat ini disusun oleh internal Satpol PP, pihaknya akan memasukkan pasal tentang biaya penegakan peraturan daerah.

“Biaya penegak peraturan daerah ini diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Intinya, biaya penegakan perda ini adalah sanksi administratif, berupa paksaan denda. Artinya, sebelum ke pengadilan, Satpol PP dengan ... Baca halaman selanjutnya