Ini Alasan Pemko Bukittinggi Menaikan Tarif Retribusi Pasar

"Ramlan mengatakan peraturan ini akan disosialisasikan kepada para pedagang"
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias (KLIKPOSITIF/Haswandi)

BUKITTINGGI,KLIKPOSITIF -- Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, naiknya tarif restribusi pasar di Bukittinggi tahun 2019 ini merupakan hal yang berdasar.

Ia mengatakan, beberapa hal yang menjadi dasar adalah tinjauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Aur Kuning beberapa waktu silam.

"Tanahnya kan tanah negara yang menghasilkan, BPK tinjau ke Aur Kuning, sewanya kepada Pemerintah 3x4 meter 2,5 juta pertahun. Nyatanya (pemilik mengontrakkan ke orang lain) 100-150 juta pertahun, itu kan tidak fair namanya," sebut Ramlan.

Alasan selanjutnya, kata Ramlan, perbandingan harga restribusi pasar dengan wilayah lain di Sumbar yang dianggapnya lebih mahal dibanding Bukittinggi.

"Kita punya data kok, di Sijunjung Rp30 ribu permeter (perbulan) Padang Panjang Rp40 ribu permeter," ungkapnya.

Terakhir, alasan Ramlan, pihaknya berhak merevisi Perda no 15 tahun 2013 tentang restribusi pasar yang harus direvisi setiap sekali tiga tahun.

"Ini ada Perdanya, ditinjau sekali dalam tiga tahun. Selama ini tak pernah ditinjau," ucapnya.

Kendati demikian, Ramlan mengatakan peraturan ini akan disosialisasikan kepada para pedagang.

Sebelumnya, terjadi kehebohan di kalangan pedagang di Bukittinggi setelah Pemko menaikkan besaran restribusi tergantung luas lokasi berjualan di tiga pasar yakni Aur Kuning, Pasa Ateh dan Pasa Bawah.

Di Aur Kuning, khusus grosir menjadi Rp60 ribu permeter persegi tiap bulannya, sementara toko, kios, lapak bulanan menjadi Rp20 ribu permeter perseginya dan lapak harian Rp3.000 rupiah permeter persegi perharinya.

Untuk Pasa Ateh dan Pasa Bawah, besarannya relatif sama dengan toko, kios dan lapak bulanan maupun lapak harian di Aur Kuning.

Sejauh ini, baru pedagang Pasar Bawah yang secara terbuka menyampaikan keberatan dan mengadukan nasib ke DPRD.

[Hatta Rizal]