Wagub Sumbar: Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Hajat Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah

Sidang Paripurna DPRD Sumbar, Jum'at (11/1)
Sidang Paripurna DPRD Sumbar, Jum'at (11/1) (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ( Sumbar ) memberikan tanggapan terkait Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar pada Jum'at 11 Januari 2019.

“Usulan ranperda ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumbar dan kami berikan jawaban bahwa ada yang perlu diubah, yakni agar  Ranperda ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," ujar Wakil Gubernur Sumbar , Nasrul Abit.

baca juga: Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Baru 25 Persen

Ia mengungkapkan bahwa, adanya Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini merujuk pada Pasal 34 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

"Dasar itulah yang diambil oleh DPRD Sumbar dalam memprakarsai Ranperda ini. Selain itu, adanya Ranperda ini mungkin juga karena keprihatinan dari anggota DPRD Sumbar yang melihat masyarakat di Dapil-nya dalam keadaan yang tidak mampu," ujar Nasrul Abit.

baca juga: DPRD Sumbar Sorot Capaian Target Kinerja Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD

Ia menjelaskan bahwa, sebelumnya telah ada regulasi yang membahas mengenai hal ini sebelumnya, namun belum terlaksana dengan begitu baik.

Dijelaskannya, pemberian bantuan sosial ke masyarakat tidak diperbolehkan oleh Permendagri karena tidak merujuk kepada Pasal 34 UUD 1945. Oleh karena itu, melalui Ranperda ini diharapkan bahwa masyarakat miskin dan tidak mampu yang bisa masuk dalam kategori bisa menerima bantuan dari APBD melalui dana hibah bansos.

baca juga: Masjid di Tanah Datar Mulai Laksanakan Salat Jumat

Ranperda ini lanjutnya, tentunya terlebih dahulu akan diteliti dulu oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, Pemprov Sumbar akan meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada Kemendagri sehingga Perda ini akan disahkan.

"Harapan kita semoga Ranperda ini dapat disetujui oleh Kemendagri, karena menyangkut hajat orang banyak dari mereka yang tidak mampu. Ranperda ini bagus namun harus disesuaikan dengan regulasi yang ada," katanya.

baca juga: Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Usulkan Pemprov Bentuk TPPD

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim yang membuka sidang paripurna tersebut mengukapkan, pandangan yang diberikan oleh pemprov akan menjadi rekomendasi dalam tahap penyempurnaan, pembahasan sendiri akan dilakukan oleh Komisi V DPRD Sumbar .

Ranperda penyelenggaran kesejahteraan sosial merupakan usul prakarsa DPRD, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019, regulasi ini merupakan agenda prioritas,” ujarnya

Dia mengatakan sesuai RPJMD Sumbar dan undang-undang yang berlaku, setiap daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk program yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berangkat dari hal ini, pemerintah tidak hanya menggelontorkan anggaran, namun juga menyusun regulasi.(*)

Penulis: Khadijah