Pemerintah Siapkan 11 Langkah Strategis Tertibkan Ekspor-Impor Ilegal

"Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan serta Operasi Bersama (Joint Operation)"
Sri Mulyani saat memaparkan 11 langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan ekspor-impor ilegal (Kemenkeu)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkerjasama dengan Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menindak kegiatan ekspor-impor ilegal yang terjadi di Selat Malaka, Pesisir Timur Sumatera dan Batam.

Kerjasama tersebut ditandai dengan sebuah penandatanganan MoU yang dilakukan pada Selasa 15 Januari 2019 lalu di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menko Maritim Luhut Binsar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Pemerintah telah menyusun 11 langkah strategis yang terbagi ke dalam 3 tema besar yaitu Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan serta Operasi Bersama (Joint Operation), dengan kegiatan antara lain:

1. Penertiban pelabuhan tidak resmi guna mencegah adanya pemasukan atau pengeluaran barang ilegal ke/dari Kawasan Bebas Batam;

2. Pengelolaan ship to ship area guna mencegah modus penyelundupan barang dengan cara pembongkaran di tengah laut dari kapal ke kapal tanpa mengindahkan ketentuan kepabeanan yang berlaku;

3. Pertukaran data terkait kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan, baik tujuan ke luar daerah pabean maupun antar pulau untuk mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/keluar dari Kawasan Bebas Batam;

4. Pembentukan Maritime Domain Awareness (MDA) guna menciptakan pola monitoring yang sinergis antar instansi dalam rangka pengawasan kemaritiman;

5. Kewajiban penggunaan Automatic Identification System (AIS) bagi seluruh kapal di Indonesia guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/keluar dari Kawasan Bebas Batam;

6. Pembatasan kecepatan bagi kapal ... Baca halaman selanjutnya