Soal Buku yang Disita TNI, Tidar Sumbar Kritik Walikota Padang

"Kan pihak Kejaksaan masih melakukan penelitian terhadap buku-buku tersebut. "
Ketua Tidar Sumbar Mahdiyal (Cecep Jambak/KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sumbar, Mahdiyal Hasan, mengkritisi sikap Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah yang langsung menjustifikasi buku yang disita aparat 8 Januari 2019 lalu merupakan buku yang mengandung ajaran komunisme.

"Kan pihak Kejaksaan masih melakukan penelitian terhadap buku-buku tersebut. Kenapa pak wali bisa mengatakan itu sudah mengandung ajaran PKI," ungkap Mahdiyal alumni Fakultas Hukum Unand ini.

Dia menilai, yang terjadi saat ini, walikota langsung menerima laporan bawahan secara utuh, tanpa melakukan kroscek terlebih dulu.

"Kita semua tau di media, proses penilaian ataupun penelitian terhadap buku-buku itu memakan waktu satu bulan. Saya pikir juga hasilnya belum keluar," ujarnya .

Kata Mahdiyal yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Sumbar ini, dalam talkshow di salah satu tv swasta, pihak TNI menyebut melakukan kekeliruan dalam melakukan proses penyitaan buku yang tejadi di beberapa daerah di Indonesia.

"Sebaiknya, pak wali memakai dimensi rasional, bukan hanya emosional semata. Apakah sudah dikroscek kebenarannya. Jangan sampai walikota yang justru sampai memberikan kecemasan dan kegaduhan pada masyarakat. Lebih baik Wako Padang fokus pemberantasan maksiat di Kota Padang itu lebih baik," sebutnya.

"Memang betul buku itu dilarang. Karena UU pun sudah mengatur itu. Saya pikir, dengan kejadian ini terjadi kegamangan intelektual pada diri kepala daerah. Isu komunis sangat sensitif, ini persoalan nasionalisme," pungkasnya didampingi sekretaris TIDAR Sumbar, Patriot Rieldo Perdana.

[Cecep Jambak]