Bawaslu Kabupaten Solok Tertibkan 1500 Lebih APK yang Melanggar Aturan

"APK yang ditertibkan terdiri dari 249 baliho, 267 spanduk dan 1056 APK dalam bentuk lainnya atau bahan kampanye."
Petugas Satpol PP dan Bawaslu melakukan penertiban APK peserta Pemilu yang tak sesuai aturan. (Ist)

SOLOK, KLIKPOSITIF -- Sedikitnya 1500 lebih Alat Peraga Kampanye (APK) dan atribut kampanye lainnya ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Satpol-PP Kabupaten Solok dalam seminggu terakhir.

Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Afri Memori menjelaskan, APK yang ditertibkan terdiri dari 249 baliho, 267 spanduk dan 1056 APK dalam bentuk lainnya atau bahan kampanye.

"Sangat banyak, APK itu ditertibkan di berbagai lokasi di 14 kecamatan yang ada di kabupaten Solok selama sepekan terakhir," ungkap Afri Memori kepada Klikpositif, Kamis (17/1)

Diterangkannya, penertiban itu dilakukan lantaran pemasangan APK dilakukan di lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan. Termasuk juga pemasangan yang dinilai melebih jumlah yang telah ditetapkan.

"Mayoritas pelanggaran lantaran APK dipasang di pohon, terutama APK dalam bentuk poster-poster kecil dan lainnya," ulas Mori.

Terhadap teknis dan aturan pemasangan APK, secara menyeluruh mengacu pada PKPU Nomor 23 tentang kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan PKPU tersebut dijelaskan, pemasangan APK dan bahan kampanye dilarang dipasang di fasilitas umum serta taman dan pepohonan. Sedangkan jumlah sudah diatur 5 baliho per nagari per peserta pemilu dan spanduk 10 per nagari per peserta pemilu.

Sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu Kabupaten Solok beserta panwascam sudah melakukan langkah pencegahan dengan melayangkan surat pemberitahuan ke peserta pemilu untuk dilakukan penertipan oleh peserta pemilu

"Bagi APK milik peserta pemilu yang melanggar aturan pemasangan, kita Surati dulu untuk membuka sendiri tapi kalau tidak ditindak lanjuti akan kita buka paksa melalu Satpol-PP," tukasnya.

Untuk APK yang telah disita petugas Satpol-PP tidak akan dikembalikan lagi kepada peserta pemilu dan dijadikan sebagai bukti barang hasil penertiban Bawaslu.

(Syafriadi Puma)