Kepala Dinas Prasjal Tarkim jadi Tersangka KPK, Gubernur Sumbar Tunjuk Ridha Sutrian Sebagai Plt

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

KLIKPOSITIF – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno telah menunjuk Sub Dinas Bina Marga Ridha Sutrian Putra sebagai Pelaksana tugas (Plt) menggantikan Kepala Dinas Prasjal Tarkim Soeprapto yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

“Kami telah menunjuk Plt-nya, untuk proses hukum saya tidak bisa komentar,” katanya pada KLIKPOSITIF pada Kamis 30 Juni 2016 siang.

baca juga: KPK Kembangkan Perkara Pencucian Uang Nurhadi

KPK telah menetapkan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumbar, Suprapto dan seorang pengusaha asal Sumbar, Yogan Rabu, 29 Juni 2016 malam.

Suprapto ikut terjerat dalam kasus dugaan suap kepada anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana dalam kasus proyek pembangunan 12 jalan di Sumbar dengan nilai proyek sebesar Rp300 miliar.

baca juga: KPK Buka Peluang Bidik Sejumlah Pihak yang Bantu Pelarian Nurhadi

Sebelumnya Irwan Prayitno mengaku siap dipanggil KPK jika diperlukan untuk memberikan keterangan. “Saya siap dipanggil, sebagai warga negara yang baik jika dipanggil KPK tentu kita bersedia,” katanya usai rapat umum pemegang saham Bank Nagari di Hotel Mercure di Padang, Kamis, 30 juni 2016.

Irwan Prayitno mengaku hingga saat ini belum mendapatkan panggilan secara resmi dari penyidik KPK terkait pemberian keterangan untuk anak buahnya itu. Ia menyerahkan kasus yang menimpa anak buahnya pada aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku

baca juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara Muzni Zakaria ke PN Tipikor, Penahanan Dititipkan di Sel Tahanan Polda Sumbar

baca: Suprapto Tersangka, Irwan Prayitno : Saya Siap Dipanggil KPK

Irwan Prayitno enggan berkomentar saat ditanyai rincian kasus pembangunan 12 ruas jalan itu yang menjadi perkara di KPK tersebut. Namun dalam rilis yang dikeluarkan oleh Sektretaris Daerah Sumatera Barat sekitar pukul 13:00 WIB tadi dijelaskan bahwa pembangunan 12 ruas jalan itu diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar pada akhir tahun 2015 lalu ke Kementerian Pekerjaan Umum.

baca juga: Jelang Keputusan Pasca PSBB, Pagi Ini Gubernur Sumbar Terima Masukan FKM Unand

“Pelaksanaan pembangunan 12 ruas jalan yang disebutkan dalam pemberitaan tentunya ini merupakan kebijakan Kementerian PU Republik Indonesia, kegiatan ini merupakan pengusulan pada akhir tahun 2015 oleh Pemprov Sumbar,” jelas Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar.

Namun pengusulan pembangunan itu dianggap wajar karena hal itu sesuai dengan peran dan funsgi pemerintah daerah. Usulan pembangunan itu sebutnya kemudian disampaikan ke Pemerintah Pusat.

“Hal ini sesuai dengan peran dan fungsi pemerintah daerah yang amat terkait dengan kewenangan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan,” pungkasnya dalam rilis tersebut.

Ocky Anugrah

Penulis: Ramadhani