Keppres Remisi Harus Direvisi, Pembunuhan Berencana terhadap Jurnalis Bukan Kejahatan Biasa

"Pemberian remisi terhadap pembunuh jurnalis merupakan bentuk ketidakpekaan presiden."
Diskusi publik AJI Padang. (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pembunuhan berencana terhadap jurnalis tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa. Hal ini adalah kejahatan serius, bahkan masuk kategori kejahatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, pemberian grasi dan remisi serta segala bentuk peringanan hukuman terhadap pelaku kejahatan ini, tidak bisa menggunakan perspektif kejahatan biasa, sebagaimana yang termuat dalam KUHP saja.

Dengan demikian, Keppres tentang remisi No.29 Tahun 2018, yang salah satunya diberikan Presiden Joko Widodo kepada Nyoman Susrama, terpidana seumur hidup kasus pembunuhan berencana terhadap Jurnalis Radar Bali Anak Agung Prabangsa pada 2009, mesti direvisi.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Publik bertema 'Mempertanyakan Remisi Pembunuh Jurnalis' yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Kamis (24/1/2019). Diskusi yang digelar di Kantor AJI Padang tersebut juga sekaligus momen peringatan ulang tahun ke-14 bagi AJI Padang.

Dalam diskusi yang dipandu Sekretaris AJI Padang, Andika D Khagen tersebut, hadir sebagai pembicara, Ahli Hukum Tata Negara Charles Simabura dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Pegiat Kemerdekaan Pers Roni Saputra, serta Ketua Bidang Advokasi AJI Padang Aidil Ichlas.

Charles Simabura menyebutkan, pemberian remisi terhadap pembunuh jurnalis, merupakan bentuk ketidakpekaan presiden. “Saya pikir pembunuhan terhadap wartawan Radar Bali, bukanlah pembunuhan yang biasa. Ini merupakan salah satu bentuk pembungkaman terhadap pers, perlawanan terhadap prinsip negara hukum,” katanya.

Selain itu, seharusnya presiden sensitif dengan kasus-kasus seperti ini. “Seharusnya dalam debat presiden, isu kebebasan pers juga harus dibahas. Kita menilai, penguasa di negara ini, tidak terlalu peduli dengan kebabasan pers,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Charles ada kemungkinan juga presiden menandatangani keppres tersebut tanpa dipelajari dulu, atau ada kemungkinan ... Baca halaman selanjutnya