APBD Sumbar Tidak Sanggup Bayar Gaji Pegawai dengan Perjanjian Kerja

"Pasalnya, hal itu akan berpengaruh pada pembangunan daerah"
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (KLIKPOSITIF/ Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menuntaskan proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019 ini.

Perekrutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana Kemenpan RB pasca rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan bahwa selain, penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja, pemerintah juga masih terkendala dengan penerimaan pegawai Honorer K2.

Di tambah lagi, Nasrul menyebut bahwa Pemprov Sumbar keberatan jika pembayaran gaji P3K dibebankan pada APBD. Pasalnya, hal itu akan berpengaruh pada pembangunan daerah.

"Postur APBD kita tidak memungkinkan lagi untuk dibebani lagi oleh gaji PPPK. Jika dipaksakan, tidak akan ada pembangunan di Sumbar," katanya.

Selain gaji, salah satu aspek yang membebani APBD Sumbar adalah perpindahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23 tahun 2014.

Dalam program tersebut APBD Sumbar mengalami defisit hingga Rp700 miliar karena perpindahan kewenangan itu tidak diikuti perpindahan anggaran dari kabupaten/kota ke provinsi.

"Sekitar 13 ribu pegawai dari kabupaten dan kota pindah ke provinsi, itupun sekarang sudah memberatkan beban APBD. Jika ditambah lagi bisa untuk gaji pegawai saja APBD kita," jelas mantan Bupati Pesisir Selatan itu.

Menurutnya, kondisi yang sama juga dihadapi mayoritas kabupaten dan kota di Sumbar yang porsi APBD-nya banyak terserap untuk belanja pegawai.

"Intinya kita mendukung PPPK, tetapi anggaran honor dari APBN," tegasnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Yulitar menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu formula penerimaan P3K dari KemenpanRB.

"Kami masih menunggu informasi dari pusat, kapan dan bagaimana bentuk pasti dari penerimaan," pungkasnya kemudian.

[Joni Abdul Kasir]