BKD Sumbar: Pegawai Honorer Berumur 57 Tahun Bisa Jadi PNS dengan Perjanjian Kerja

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu formulasi, mekanisme penerimaan dan sistem penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Barat (Sumbar) Yulitar. Ia mengatakan, formulasi penerimaan pegawai tersebut ditetapkan oleh Kemenpan RB.

baca juga: Sekwan Raflis: DPRD Sumbar Tidak Ada Selenggarakan HBH

"Saat ini kami sedang menunggu formula tersebut baru dibicarakan ditingkat provinsi," katanya saat dihubungi KLIKPOSITIF , Senin, 4 Februari 2019.

Ia menjelaskan, kriteria pegawai yang akan diterima sebagai P3K adalah oknum yang telah mengikuti seleksi Kategori 2 tahun 2013 lalu.

baca juga: Audy Joinaldi Berikan 300 Takjil untuk Pengendara dan Warga di Pessel

Menurutnya, kebanyakan dari pegawai itu adalah yang telah melewati batas umur sesuai dengan ketentuan PNS , namun sudah lama pengabdi sebagai honorer.

"Umurnya sampai batas umur 57 tahun, atau setahun sebelum memasuki masa pensiun," jelasnya.

baca juga: Bersama Satgas Bencana BUMN, Jasa Raharja Sumbar Salurkan Bantuan Penanganan COVID-19

Yulitar menyebutkan bahwa pihaknya memang memprioritaskan pegawai yang telah mengabdi lama ke pemerintah namun masih berstatus honorer. Dengan penerimaan P3K ini, pemerintah memenuhi tuntutan para tenaga honorer K2 yang mendatangi kantor Gubernur Sumbar beberapa waktu lalu.

"Benar dalam rangka meyelesaikan kendala itu," pungkasnya.

baca juga: Selaku PIC Satgas Bencana BUMN Sumbar, PT KAI Kembali Salurkan Bantuan Penanganan COVID-19

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa