Diingatkan Bawaslu, Bupati Limapuluh Kota Batal Hadiri Silaturrahmi Akbar Ma’ruf Amin di Payakumbuh

"Tadi (Irfendi Arbi) diingatkan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Payakumbuh, Suci Wildanis. Jadi ditanyakan terkait kehadirannya, apakah bapak hadir ada surat cuti? Karena bapak kan pejabat negara. Rupanya memang tidak izin cutinya"
Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi saat diingatkan Bawaslu Kota Payakumbuh di lokasi Silaturrahmi Akbar, Ma'ruf Amin di GOR M Yamin, Payakumbuh, Kamis 7 Februari (Ist)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Buapti Limapuluh Kota, Irfendi Arbi batal menghadiri kegiatan silaturrahmi akbar Calon Wakil Presiden (Cawapres) 01, Ma'ruf Amin di GOR M Yamin, Kubu Gadang, Kota Payakumbuh, Kami 7 Februari 2019.

Orang nomor satu di Kabupaten Limapuluh Kota itu harus memutar kembali mobil dinasnya karena begitu sampai di lokasi kegiatan ia diingatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat terkait surat cuti yang harus dikantongi oleh setiap kepala daerah yang ingin hadir pada kegiatan kampanye capres ataupun cawapres.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi menyebut, orang nomor satu di Limapuluh Kota itu sebenarnya sudah tiba di GOR M Yamin untuk ikut hadir pada pertemuan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat tersebut.

"Tadi (Irfendi Arbi) diingatkan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Payakumbuh, Suci Wildanis. Jadi ditanyakan terkait kehadirannya, apakah bapak hadir ada surat cuti? Karena bapak kan pejabat negara. Rupanya memang tidak izin cutinya," kata Khadafi kepada KLIKPOSITIF, Kamis 7 Februari 2019.

Dikatakannya, tugas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kampanye termasuk di dalamnya pencegahan.

"Dalam rangka pencegahan itu kita ingatkan beliau (Irfendi Arbi). Rupanya memang tidak izin cutinya. Karena tidak ada izin cuti tersebut, kita ingatkan beliau. Tapi kalau nanti dia tetap berkeras masuk, baru kita lakukan penindakan. Alhamdulillah beliau tidak masuk," lanjut Khadafi.

Untuk kepala daerah yang ingin menghadiri kegiatan kampanye pada hari kerja memang sudah diatur pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 terkait cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

"Di situ diatur, kepala daerah seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota jika ingin ikut kampanye di hari kerja mereka harus mengajukan surat cuti yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri melalui ... Baca halaman selanjutnya