Ratusan Nelayan di Sumbar Terancam Tidak Bisa Melaut Usai Februari 2019, Kerena Hal Ini

"Sebagian besar bagan di Sumbar SIPI nya habis berlaku pada bulan januari - februari ini. Sehingga mereka terancam tidak bisa melaut. Jika dipaksakan melaut akan ditangkap aparat keamanan laut"
kapal nelayan Air Bangis Pasaman Barat (KLIKPOSITIF/ Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Setelah mendapat kelonggaran perpanjangan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rentang Januari-Februari 2019 untuk bagan di atas 30 Gross Ton (GT) di Sumatera Barat (Sumbar), kini nelayan bagan terancam tidak bisa melaut lagi sebab bulan ini batas akhir izin mereka harus memperbaharui lagi pengurusan Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri mengatakan, sebanyak 131 kapal di Sumbar berakhir SIPI nya bulan ini. Itu artinya semua kapal itu harus diperbaharui izinnya jika tidak akan ditangkap oleh petugas penjaga laut selama Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan direvisi.

"Sebagian besar bagan di Sumbar SIPI nya habis berlaku pada bulan januari - februari ini. Sehingga mereka terancam tidak bisa melaut. Jika dipaksakan melaut akan ditangkap aparat keamanan laut," ujarnya saat dihubungi KLIKPOSITIF, Kamis, 7 Februari 2019.

Berakhirnya masa tenggang yang diberikan kepada bagan, Gubernur Sumbar mengirimkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Perikanan Tangkap. Surat tersebut langsung direspon cepat dengan menurunkan tim untuk mengurusi bentuk-bentuk dokumen izin dan membantu melakukan proses online yang sudah ditetapkan namun sebagian nelayan belum bisa menggunakan.

"Sebagian nelayan tetap ingin melaut, sementara izin belum keluar. Proses izin harus ada SIPI dulu yang dikeluarkan pusat. Disisi lain nelayan ini tetap ingin melaut, maka kami bentuk forum dan rapat dengan pihak terkait seperti Lantamal, Polair dan KSOP dan pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan, nelayan dan pemilik kapal," ujarnya.

Hasilnya, lanjutnya Yosmeri, pemilik kapal atau nelayan wajib mengurus SIPI dan harus membayar pajak dulu ke bank setelah itu melapor ke pelabuhan bungus sebagai bukti pengurusan. Setelah itu pusat memberikan rekomendasi kepada perikanan ... Baca halaman selanjutnya