Bawaslu Pessel Larang Pasang Gambar Caleg dan Parpol dalam Angkutan Umum

"Larangan tersebut berdasarkan surat Bawaslu nomor :1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018"
Bawaslu Pesisir Selatan menggelar Rakornis dengan Anggota Panwascam se-Pessel Terkait Penindakan Pemilu (Istimewa)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan melarang calon anggota legistilatif (caleg) dan partai politik (parpol) untuk memasang gambar caleg dan parpol dalam transportasi umum dan kendaraan pemerintah.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Erman Wadison menegaskan, larangan tersebut berdasarkan surat Bawaslu nomor :1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang pengawasan metode Pemilu 2019, bahwa setiap peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang striker atau branding yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus dan karakteristik peserta pemilu, pada objek yang disebutkan.

"Berdasarkan aturan tersebut, kami mengimbau kepada pimpinan Parpol dan badan usaha atau pemilik usaha angkutan umum untuk tidak memasang lagi. Karena hal tersebut dianggap telah masuk dalam pelanggaran Pemilu," sebut Erman Wadison kepada KLIKPOSITIF.

Menurut Erman, saat ini pihaknya telah membahas secara teknis untuk melakukan penindakan terhadap hal-hal yang disebutkan, diantaranya dengan menggelar rapat kerja teknis (rakernis) bersama seluruh anggota Panwaslu di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Hari ini (Jumat), tadi kami Bawaslu Pesisir Selatan telah mengadakan Rakernis terkait persiapan dan teknis penertiban APK dan bahan Kampanye serta branding yang terpasang di Mobil Jasa Angkutan Umum yang ber Plat Kuning. Ini sudah kami lakukan dengan seluruh anggota Panwaslu di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan," terangnya.

Selain dari internal Bawaslu, pihaknya juga akan segera mengadakan rakor dengan instansi terkait, terutama dalam menyamakan presepsi terkait objek penindakan diantaranya kepolisian, TNI, KPU, Pol PP, Dishub serta Dinas Lingkungan Hidup setempat.

"Undangan sudah kami sampaikan, hari Senin depan, tanggal 11 Februari 2019 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait," pungkasnya.

[Kiki ... Baca halaman selanjutnya