Forum Honorer K2 Sumbar Nilai Penerimaan P3K Tak Manusiawi

"Penerimaan P3K telah mengelompok-lompokkan pegawai honorer"
Tuntutan pegawai Honorer K2 saat aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumbar beberapa waktu lalu (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Forum Honorer K2 Sumatera Barat menilai bahwa penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibuka lada Jumat, 8 Februari 2019 kemarin tidak manusiawi.

Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Sumbar, Abuzar mengatakan bahwa penerimaan P3K telah mengelompok-lompokkan pegawai honorer.

Ia menyebutkan bahwa praktek demikian bermula sejak CPNS 2018 lalu, dimana saat itu penerimaan pegawai honorer K3 hanya berlaku untuk pegawai yang berusia usia 35 tahun kebawah dan hanya untuk formasi tertentu (guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan). 

"Kini, pemerintah mengulanginya lagi dalam rekrutmen PPPK tahap pertama untuk honorer k2. Walaupun umur tidak dibatasi, tapi formasi masih dibatasi pada tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh. Formasi lain yaitu tenaga teknis lainnya tidak termasuk," katanya.

Menurut dia kebijakan ini sangat tidak manusiawi. Sebab Honorer K2 kini jadi terkotak-kotak dan menimbulkan kecemburuan sosial antara pegawai lintas umur.

"Sementara tututan kami tenaga honorer k2 disemua instansi mualai dari daerah sampai ke pusat menuntut untuk diangkat jadi PNS, tanpa tes, tanpa batas usia sebagai bukti pemerintah menghargai jasa kami dengan adil yang sudah mengabdi belasan tahun," ungkapnya.

Ia menyampaikan, mestinya pemerintah memberikan ruang bagi tenaga teknis lainnya untuk ikut seleksi PPPK. Mereka adalah honorer K2 yang punya hak sama karena mengabdi di bawah 2005 hingga sekarang.

"Yang Kami heran, mengapa pemerintah menempatkan honorer K2 teknis lainnya pada rekrutmen tahap dua. Sementara penyuluh pertanian non-K2 justru diakomodir sama dengan honorer k2 guru. Katanya mau menyelesaikan masalah honorer K2, tapi nyatanya setengah-setengah. Kenapa tenaga teknis lainnya tidak diangkat juga di tahap pertama," bebernya.

"Kami sebenarnya tidak melarang pemerintah mengangkat tenaga lain selain ... Baca halaman selanjutnya