KI Minta KPU Buka Informasi Data Wakil Rakyat Kepada Publik

"Informasi data pribadi calon itu itu tersimpan dalam dokumen KPU"
Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J Kede. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Agar keterbukaan informasi tetap berjalan, apalagi dalam pemilihan umum (pemilu), diperlukannya keterbukaan sepenuhnya kepada publik, salah satunya yakni publik mesti mengetahui data pribadi calon wakil rakyatnya.

Hal itu disebutkan, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J Kede usai pelantikan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat (Sumbar), Senin 11 Februari 2019 di Aula Kantor Gubernur.

"Kecenderungan saat ini di KPU Pusat tidak sampai dalam hal itu, membuka data calon wakil rakyatnya dari segi pribadi tersebut. Bahkan, ada partai yang tidak mencantumkan hal itu," katanya.

Namun, kata Hendra J Kede, seharusnya penyelenggara pemilu mesti memberikan seluruh data tersebut, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui informasi calon wakil rakyatnya yang dipilihnya. Sebab, caleg ini merupakan calon pejabat di badan publik, seperti DPR dan DPRD.

"Tapi yang jadi pertanyaan kenapa masyarakat tidak boleh mengetahui data wakilnya yang duduk di badan publik. Padahal Undang-undang mengatur hak untuk mengetahui itu dan merupakan hak kontitusional," ujarnya.

Dilanjutkannya, memang pada undang-undang Komisi Informasi tidak mengatur hal tersebut, sebab itu merupakan ranah data pribadi. Tetapi, KPU punya kesempatan untuk mengatur itu. Karena, informasi data pribadi calon itu itu tersimpan dalam dokumen KPU.

"Maka untuk itu masyarakat dapat menuntut KPU agar mempublish informasi terkait data caleg tersebut. Namun, jika KPU tidak berkeinginan untuk menginformasikan data tersebut, dikarenakan bersifat pribadi atau rahasia. KPU dapat menunjukan surat keputusan dari badan publik KPU yang mengatakan data itu sudah melalu proses uji konsekuensi sebagaidata yang dikecualikan atau dirahasiakan," terangnya.

Namun, hingga saat ini KPU belum menetapkan data pribadi caleg tersebut sebagai data yang dikecualikan atau dirahasiakan, sehingga belum ada surat keputusan. Dan, jika ... Baca halaman selanjutnya