Forum Komunikasi Honorer K2 Pessel Tolak Persyaratan Penerimaan P3K

"Selain pembatasan jumlah formasi, pemerintah juga membatasi jenjang pendidikan P3K yang akan diangkat"
Forum Komunikasi Honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Pesisir Selatan datangi Kantor DPRD Pessel (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri)

PESSEL, KLIKPOSITIF-- Forum Komunikasi Honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Pesisir Selatan-Sumatera Barat menolak persyaratan dan kententuan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang telah dibuka pemerintah tahun ini.

"Kami menolak, dan meminta ada peninjauan ulang tentang pengadaan P3K tahun ini. Salah satunya surat Menpan RB RI bernomor: B/507/FP3K/M.SM 01.00/2019, yang telah dikeluarkan tentang pengadaan P3K tahun ini," Ketua Forum Komunikasi Honorer K2 Kabupaten Pesisir Selatan, Harnopi Jendri saat mendatangi Kantor DPRD Pessel, Senin 11 Februari 2019.

Dia mengatakan, sesuai dengan pengumuman yang telah dikeluarkan, pihaknya menilai adanya diskriminasi terhadap hak dan profesi yang ada di Honorer K2. Selain pembatasan jumlah formasi, pemerintah juga membatasi jenjang pendidikan P3K yang akan diangkat.

"Hal ini tentu sangat melukai perasaan kami. Karena keseluruhan K2 yang berkerja di pemerintah daerah ini beragam profesi. Jadi kami minta DPRD dan Pemda mempersoalkan ini, karena kami ingin Honorer K2 bisa memiliki hak yang sama," terangnya.

Menurutnya, dengan adanya pengadaan P3K tahun ini, ada sekitar 871 Honorer K2 yang berharap bisa diangkat menjadi ASN yang setara dengan PNS. Sebab, sudah sekian lama mengabdi, mereka belum juga mendapat kesejahteraan yang sama dengan PNS.

"Kami minta ada keadilan dengan ketentuan yang telah dibuat, termasuk tes yang kami nilai sangat menyulitkan. Sebab, K2 tidak dari guru, tenaga kesehatan dan penyuluh saja, tapi banyak," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan, metode rekrutmen P3K tidak akan jauh berbeda dari CPNS, yakni berbasis Computer Assisted Test (CAT).

"Dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” jelas Bima.

Masih dalam penjelasan Bima, nantinya tanda identitas P3K akan disamakan ... Baca halaman selanjutnya