Warga Padang Deklarasi Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

"Deklarasi ini digelar di Ruang Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang Aia Pacah"
Foto bersama usai deklarasi tolak RUU PKS (Humas Pemko Padang)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Penolakan keras Wali Kota Padang Mahyeldi terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) beberapa waktu lalu terus berlanjut. Hari ini, Selasa (12/02/2019), seluruh elemen warga Kota Padang mendeklarasikan penolakan keras terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada acara Seminar Bencana Sosial (Ancaman & Tantangan) di Ruang Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang Aia Pacah.

Seminar Bencana Sosial menghadirkan keynote speaker Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si.

Pada kesempatan tersebut, Prof Euis menjelaskan, penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau mengubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual memiliki beberapa alasan yang sangat krusial, dimana RUU P-KS tidak komprehensif karena tidak memuat sekaligus mengatur norma perilaku seksual.

Ia menilai, masyarakat memandang penting pengaturan perilaku seksual bukan hanya pada penghapusan kekerasannya, namun juga meliputi normanya, yaitu larangan kejahatan seksual (perilaku seks menyimpang seperti zina, pelacuran, homo dan biseksual).

“Dalam RUU P-KS, yang diatur adalah larangan pemaksaanya (pelacuran, aborsi), mengabaikan pelacuran sebagai penyimpangan perilaku seks-nya. Demikian juga tidak memasukkan perilaku seks menyimpang lainnya”, ungkap Prof Euis di depan peserta Seminar Bencana Sosial yang diikuti seluruh SKPD Pemko Padang, Akademisi, Bundo Kanduang, PKK, Dharma Wanita, LSM, OKP, mahasiswa dan pelajar Kota Padang.

Lebih lanjut dijelaskan, naskah akademik RUU P-KS sama sekali tidak mengakomodir kekerasan seksual terhadap laki-laki yang semakin marak dan menakutkan, yang sebagian besar terkait dengan kejahatan seks menyimpang L987. Oleh karenanya, tidak bisa dipisahkan antara pengaturan teknis perilaku seksual (kekerasannya) dengan normanya (larangan perilaku seks menyimpang).

“Sehingga, dipandang penting mengubah RUU ... Baca halaman selanjutnya