Komisi II Dorong Pemerintah Pastikan Hak Pilih Warga Binaan

"Salah satu yang penting adalah hak identitas. Oleh sebab itu jika sampai masih ada tambahan warga binaan yg masuk dan belum memiliki KTP-elektronik, mohon segera dikomunikasikan dengan Dukcapil. Jangan sampai ada satu warga pun yang kehilangan hak pilihnya karena persoalan KTP-elektronik"
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat meninjau Lapas Kelas II-A Tarakan, di Provinsi Kalimantan Utara (DPR)

KLIKPOSITIF -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta hak pilih warga binaan di lembaga permasyarakatan (lapas) agar dapat diperhatikan, sehingga mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang. Ia menegaskan, mereka punya hak yang sama dengan hak warga negara lainnya.

“Kita ingin memastikan bahwa hak seluruh warga binaan di lapas tidak terbengkalai, bagaimanapun warga binaan ini adalah warga negara Indonesia,” kata Nihayatul di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI meninjau Lapas Kelas II-A Tarakan, di Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu. Turut mendampingi Wali Kota Tarakan Sofian Raga dan sejumlah mitra kerja terkait.

Untuk memastikan hak pilih warga binaan di seluruh lapas dapat terpenuhi, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Ninik ini mendorong pemerintah setempat agar tetap memprioritaskan pelayanan perekaman di lingkungan lapas. Mengingat, masih banyak warga binaan yang melakukan perekaman.

“Salah satu yang penting adalah hak identitas. Oleh sebab itu jika sampai masih ada tambahan warga binaan yg masuk dan belum memiliki KTP-elektronik, mohon segera dikomunikasikan dengan Dukcapil. Jangan sampai ada satu warga pun yang kehilangan hak pilihnya karena persoalan KTP-elektronik," sambung Ninik.

Di samping itu, dirinya meminta Bawaslu dan KPU melakukan koordinasi untuk dapat menyediakan TPS khusus yang berada di lapas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir warga binaan agar dapat menggunakan hak pilihnya lebih mudah. “Jadi, kita sudah koordinasikan agar dibuat 4 TPS di Lapas Tarakan untuk mengakomodir napi yang ada di lapas agar memberikan hak suaranya," jelasnya.

Selain menyediakan fasilitas pemungutan suara, legislator dapil Jawa Timur itu menambahkan, pihaknya juga meminta KPU aktif melakukan sosialisasi mengenai tahapan Pemilu maupun ... Baca halaman selanjutnya