Bawaslu Pasaman Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang, Sanksinya Berat

"Pemberi dan penerima politik uang akan dikenakan sanksi pidana penjara dan disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, ditambah pula denda uang"
Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Pasaman, Kristian mengajak tolak politik uang. (KLIKPOSITIF/Man St Pambangun)

PASAMAN, KLIKPOSITIF -- Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Pasaman, Kristian mengajak pemilih jangan mau dihargai satu suara itu Rp200 ribu. Harga diri manusia tidak bisa dibeli soal menjatuhkan pilihan pada Pemilu 2019.

"Tolaklah politik uang itu, jangan mau dibeli harga diri kita dengan uang hanya secuil. Resiko yang akan kita tanggung selama lima tahun," kata Kristian pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 di Aula KPN Kesehatan Lubuk Sikaping, Rabu 20 Februari 2019.

Menurut Kristian, berapapun Caleg memberikan uang supaya dirinya dipilih agar ditolak. Dan laporkan pada Bawaslu Pasaman atau Panwascam. Caleg yang membeli suara diduga akan mencari uang untuk mengembalikan modalnya. Bisa saja dengan cara korupsi dan lainnya dan bermain proyek.

Maka, dia tidak akan memperjuangkan nasib rakyat. Lihatlah kondisi Kecamatan Mapattunggul dan Mapattunggul Selatan sangat memprihatinkan. Pemberi dan penerima politik uang akan dikenakan sanksi pidana penjara dan disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, ditambah pula denda uang.

"Termasuk Caleg yang bersangkutan akan dicoret dari DCT kalau terbukti politik uang," tegasnya di hadapan puluhan siswa dan mahasiswa Pasaman.

Kristian menambahkan, kalau ada Caleg yang bertanya-tanya berapa satu suara, sebutkan Rp50 juta. Maka, dia tidak akan bertanya lagi untuk politik uang ini. Karena tidak mungkin Caleg itu akan membeli suara Rp50 juta satu suara.

Bawaslu Pasaman akan mengawasi secara ketat terkait politik uang ini. Seluruh personil akan disebar, baik Panwas kecamatam, nagari dan Paswas di TPS.

[Man St Pambangun]