Pasang Stiker One Way Diangkot Pada Masa Tenang Berujung Pidana

"Sosialisasi diberikan kepada puluhan perwakilan dari kelompok sopir angkot, pengusaha percetakan dan pengusaha angkot."
Sosialisasi Pentingnya Pengawasan Pemilu Partisipatif Dalam Rangka Menciptakan Pemilu Yang Berkualitas dan Berintegregritas (KLIKPOSITIF/ Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang melaksanakan sosialisasi terkait pemasangan stiker di angkutan kota di daerah itu. Sosialisasi diberikan kepada puluhan perwakilan dari kelompok sopir angkot, pengusaha percetakan dan pengusaha angkot.

Komisioner Bawaslu Kota Padang, Yunasti Helmi menegaskan, pemasangan stiker one way pada angkutan umum tidak dibolehkan dalam pemilu. Dasar hukumnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 23 tentang kampanye dan Perbawaslu No. 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye.

"Kami berikan sosialisasi dulu sebelum ada penertiban oleh Bawaslu, Satpol PP dan Polisi," ujarnya saat Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Pentingnya Pengawasan Pemilu Partisipatif Dalam Rangka Menciptakan Pemilu Yang Berkualitas dan Berintegregritas, Sabtu, 23 Februari 2019 di Hotel Hayam Wuruk Padang.

Dia menjelaskan, pemasangan stiker one way pada masa tenang bisa dipidana karena dianggap kampanye di masa tenang. Pidana bisa menjerat caleg, sopir maupun pemilik angkot. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

"Jadwal masa tenang mulai dari tanggal 14,15,16 April 2019. Sebelum masa tenang bisa dicopot atau kalau saat berhubungan dengan polisi bisa dicopot stiker nya, bahkan bisa ditilang karena mengganggu pemandangan sebab ada aturan lalu lintas soal ketebalan maksimal dalam menempelkan stiker agar tidak mengganggu pandangan," terangnya.

Kemudian pemakaian stiker yang diperbolehkan ukuran maksimalnya 10x5 sentimeter. Jika melebihi maka sudah melanggar. "Stiker di angkot kebanyakan lebih dari itu bahkan mencapai 1 meter," sebutnya.

Untuk itu, agar tidak ada penolakan oleh sopir atau pengusaha saat penertiban atau tidak berdampak hukum maka diberikan sosialisasi ... Baca halaman selanjutnya