Nelayan Tradisional Pessel Mengaku Resah, Pukat Harimau Mini Kembali Beroperasi

"Hampir 30 unit pukat harimau menyapu laut di Koto Kadis ini. Saat ada razia mereka berhenti, kadang semacam ada laporan ke nelayan pukat harimau ini, pas ada razia mereka berhenti selalu seperti itu"
Kapal Pukat Harimau Mini Dibakar Nelayan Tradisional Koto Kandis (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Nelayan di Kenagarian Muaro Kadis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan mengaku resah dengan ulah pukat harimau mini atau lampera dasar yang kembali beroperasi.

Padahal sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian pemerintah juga telah mengganti alat tangkap nelayan yang menggunakan lampara (alat penangkapan ikan) dasar dengan alat tangkap baru yang sesuai aturan.

Zaidal (48) nelayan setempat mengatakan, lampara dasar seperti bermain kucing - kucingan dengan petugas keamanan laut. Hampir setiap hari nelayan tradisional melihat aktivitas pukat harimau mini tersebut di Koto Kadis.

"Hampir 30 unit pukat harimau menyapu laut di Koto Kadis ini. Saat ada razia mereka berhenti, kadang semacam ada laporan ke nelayan pukat harimau ini, pas ada razia mereka berhenti selalu seperti itu," ujarnya kepada KLIKPOSITIF melalui sambungan telepon, Senin, 4 Maret 2019.

Menurutnya, jika itu terus terjadi dan dibiarkan, maka nelayan tradisional tidak akan mendapatkan ikan dan mata pencarian mereka akan mati. "Apalagi sekarang tiap hari lampara dasar ini beroperasi," terangnya.

Saat ini beber Zainal, nelayan tradisional masih meredam dan menahan diri agar tidak terjadi konflik dengan nelayan pukat harimau. Namun jika hal ini terus dibiarkan terjadi maka nelayan tradisional akan menganggarkan sikap.

"Kami tidak ingin main hakim sendiri, dulu sudah pernah dibakar pukat harimau ini, jangan sampai itu terjadi lagi," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumbar Dapil Pessel - Mentawai Syaiful Ardi, meminta pemerintah daerah mencarikan solusi persoalan tersebut dengan cepat agar tidak terjadi konflik antar kedua pihak.

"Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten dan provinsi harus segera bertindak jangan sampai masyarakat bentrok dilapangan," katanya.

Dia menegaskan, ... Baca halaman selanjutnya