Dicecar 18 Pertanyaan, Bawaslu Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kampanye Nevi Zuairina

"dalam proses klarifikasi dugaan kasus pelanggaran kampanye tersebut, Nevi Zuairina dijerat dengan pasal 280 ayat 1 uruf H Undang-Undang Nomo 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah"
Nevi Zuairina saat menjalani proses klarifikasi dugaan pelanggaran kampanye di kantor Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota (KLIKPOSITIF/ Taufik Hidayat Kampai)

LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF – Hukuman berat berupa ancaman pidana paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta menanti Calon legislatif (Caleg) DRPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar II dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina andai dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukannya di salah satu SMKN di Kabupaten Limapuluh Kota terbukti.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra setelah proses klarifikasi yang bersangkutan di kantor Bawaslu, Selasa 5 Maret 2019.

“Apabila memang nantinya ditemukan pelanggaran ancaman hukum terberatnya adalah sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta, sesuai peraturan yang ada,” katanya.

Meski ancaman hukuman yang menanti cukup berat, Yori menyebut, sampai saat ini pihaknya baru di tahap pertama, yaitu klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Setelahnya nanti akan memasuki tahap kedua, yaitu Bawaslu melaporkan hasil klarifikasi dan kepolisian melaporkan hasil penyelidikan, dari situ nanti diputuskan apakah dilanjutkan ke penyidikan atau tidak.

“Jadi kami dari Bawaslu baru pada tahap klarifikasi dan kepolisian di Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) melakukan penyelidikan,” jelasnya.

Dalam proses klarifikasi yang dilakukan di kantor Bawaslu, Selasa 5 Maret tersebut, Bawaslu bersama pihak kepolisian dari Gakkumdu baru meminta klarifikasi dari Nevi Zuairina terkait kahadirannya di SMKN 2 Guguak pada 31 Januari 2019 lalu.

“Dugaannya itu melakukan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye, yaitu kartu nama di tempat pendidikan. Bahan kampanye itu dibagikan kepada beberapa kepala sekolah yang hadir pada kegiatan tersebut,” jelasnya.

Sehubungan dengan itu, Ketua tim Nevi Zuairina, Rinaldi menyebut kehadiran istri orang nomor satu Sumbar itu ke kantor Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota adalah untuk mengklarifikasi ... Baca halaman selanjutnya