Jelang Pencoblosan, Polres Pessel Belum Temukan Kerawanan Pemilu

" pihaknya selalu melakukan pengamanan di setiap tahapan, baik dalam pengamanan logistik hingga pengamanan kampanye Pemilu"
Kapolres Pessel, AKBP Fery Herlambang (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri Priatama)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Polisi Resor (Polres) Pesisir Selatan, Sumatera Barat memantau tingkat kerawanan pada proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di daerah ini masih aman dan terkendali dari kerusuhan.

Kapolres Pessel, AKBP Fery Herlambang mengatakan, untuk memastikan tingkat kerawanan, pihaknya selalu melakukan pengamanan di setiap tahapan, baik dalam pengamanan logistik hingga pengamanan kampanye Pemilu.

"Belum ada yang menonjol, masih berjalan aman dan terkendali. Setiap proses sudah kita kawal dengan baik, salah satunya dari tindakan kerusuhan manusianya dalam pelaksanaan pemilu," ungkap AKBP Fery Herlambang pada KLIKPOSITIF, Jumat (8/3).

Dia menjelaskan, sejauh ini kerawanan yang menjadi perhatian Polres Pesisir Selatan adalah jauhnya jarak lokasi dan tingkat kesulitan medan saat pendistribusian logistik ke TPS. Sebab, sebagian lokasi TPS di Pesisir Selatan memiliki medan yang berbeda dan jarak yang jauh dari pusat pendistribusian.

"Seperti ancaman alam maupun ancaman manusianya. Karena di Pessel, terdapat jarak wilayah yang jauh-jauh dan bahkan ada yang menyeberangi pulau," jelasnya.

Menurutnya, untuk pengamanan Pemilu di wilayah Polres Pessel saat ini terdapat sebanyak 1.478 TPS, dari 182 nagari, 15 kecamatan. Dan jumlah ini masuk dalam pengamanan terutama saat pencoblosan 17 April 2019.

"Seluruh jajaran baik dari personel Polres, Polsek dan dibantu Polda berjumlah 491 orang personel. Dan lain itu, nanti akan bertambah lagi dengan gabungan Linmas, TNI dan Pol PP," terangnya.

Selain memantau tingkat kerawanan Pemilu, Polres Pesisir Selatan juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan pemilu, diantaranya dalam penyebaran isu dan informasi.

"Hari ini, penyebaran isu ini sangat menjadi perhatian kami. Jadi kami sangat mewanti-wanti masyarakat untuk bisa terlebih dahulu menyaring setiap informasi, apalagi untuk dikosumsi publik," tutupnya.

[Kiki ... Baca halaman selanjutnya