Dishut Sumbar Upayakan Pemanfaatan Hutan Untuk Pembangunan Infrastruktur Sesuai Aturan

"ada 8 daerah yang area hutan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur termasuk yang paling banyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sedang melangsungkan pembangunan Trans Mentawai. Kemudian pembangunan jalan Alahan Panjang - Pasar Baru Bayang yang melewati hutan margasatwa."
Kawasan Hutan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (KLIKPOSITIF/ Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Dinas Kehutanan Sumbar terus berupaya agar kawasan hutan yang masuk dalam pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan cepat tanpa melanggar aturan. Sebab pembangunan harus tepat berjalan dan hutan harus tetap terjaga.

"Cukup banyak kawasan hutan yang masuk dalam pengembangan infrastruktur jalan dan bangunan lainnya. Ini tentu akan kita selesaikan dengan baik terutama kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi (hutan lindung dan hutan produksi)," tutur Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi Usama Putra, Selasa, 12 Maret 2019.

Dijelaskannya, ada 8 daerah yang area hutan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur termasuk yang paling banyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sedang melangsungkan pembangunan Trans Mentawai. Kemudian pembangunan jalan Alahan Panjang - Pasar Baru Bayang yang melewati hutan margasatwa.

Kemudian pembangunan kawasan Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat dan pembangunan menara di Kelok Sembilan Kabupaten Limapuluh Kota dan beberapa daerah lainnya yang sedang melakukan pembangunan.

"Hutan konservasi izinnya ke pusat, nanti bisa melalui perjanjian kerja sama setelah melakukan beberapa kajian. Sementara untuk hutan lindung dan produksi bisa langsung dengan kita di provinsi melalui izin pinjam pakai kawasan," terang Yoz.

Kedepan dia berharap, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, setiap organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan sehingga pembebasan kawasan hutan bisa cepat dilakukan dan masuk dalam perencanaan.

"Jadi bisa saling singkong dan izin pinjam pakai kawasan bisa cepat terlaksana dan masuk dalam perencanaan pemanfaatan hutan untuk pembayaran," jelasnya. (Joni Abdul Kasir)