Reviu LPPD Sumbar Masih Bermasalah, Gubernur Warning Kadis

"Item penyelenggaraan pemerintahan yang bermasalah seperti tempat pembuangan sampah, penurunan kunjungan perpustakaan, jumlah buku, ekspor perikanan, pencapaian pendapatan asli daerah, terkait pendidikan dan kebudayaan"
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Hasil reviu Inspektorat terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat 2018 masih ada beberapa item bermasalah dan perlu diperbaiki sebelum diserahkan ke pusat pada 29 Maret 2019 ini.

Dari tabel data yang dipaparkan Kepala Inspektorat Sumbar Mardi, terdapat beberapa item penyelenggaraan pemerintahan yang bermasalah seperti tempat pembuangan sampah, penurunan kunjungan perpustakaan, jumlah buku, ekspor perikanan, pencapaian pendapatan asli daerah, terkait pendidikan dan kebudayaan.

Melihat data tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno langsung mengintruksikan masing-masing kepada dinas untuk segera memperbaiki data tersebut dan memberikan data kepada Biro Pemerintahan yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan LPPD.

"Saya tidak ingin lama - lama, cepat ditindaklanjuti dan jangan sampai ada TDI (tidak ada informasi) seperti tahun - tahun sebelumnya," tegasnya saat rapat LPPD Pemprov Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin, 18 Maret 2019.

Menurutnya, LPPD sangat penting bagi Pemprov Sumbar sebab bisa dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dan evaluasi bagi pemerintah pusat terhadap daerah. Bahkan hasilnya bisa dijadikan isu sentral dalam mengkritik kepemimpinan dirinya.

"Penyerahan Maret, lalu perbaikan hingga Juni. Dalam penyiapan laporan dan perbaikan ini akan saya pantau terus, jika ada yang ngeyel saya panggil Kadisnya. Jangan karena data tidak lengkap kinerja pemerintah turun," tegasnya.

Kemudian Gubernur meminta, data agregat yang menyangkut kabupaten dan kota segera ditindaklanjuti, kapan perlu datangi mereka. Karena satu saja OPD bermasalah akan berpengaruh kepada sistem yang lain.

"Jangan sampai saudara (Kadis) dalam hal ini dikerjain oleh eselon III, dua kali minta data gak ada juga ganti saja," tegasnya llag. 

Dilanjutkan, Kadis harus menguasai segala persoalan dari dinas yang dipimpin. Bahkan harus ... Baca halaman selanjutnya