Tahun Ini, Kementerian PUPR Anggarkan Rp9,2 Triliun untuk Program Infrastruktur Padat Karya Tunai

Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo
Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo (Net)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana sebesar Rp9,2 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT).

Menurut data, jumlah anggaran PKT tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 8,2 Triliun.

baca juga: Pemerintah Siap Operasikan Tol untuk Dukung Perbaikan Ekonomi

Anggaran tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Selanjutnya penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

baca juga: Pemkab Tanah Datar Dapat Bantuan Program Padat Karya Kementan RI

Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo mengatakan program PKT dilaksanakan salah satunya di Provinsi Banten dengan anggaran Rp288,7 miliar.

Anggaran digunakan untuk pembangunan dan perbaikan saluran irigasi kecil di 305 desa sebesar Rp68,8 miliar, pembangunan 4 jembatan gantung dengan biaya Rp14 miliar, penataan kawasan kumuh di 78 kelurahan sebesar Rp83 miliar, dan air minum dan sanitasi sebesar Rp20,3 miliar di 83 kelurahan.

baca juga: Dampak COVID-19, Menkeu: Belanja Modal Diubah dari Single Year Jadi Multiyear

Untuk lebih memberikan dampak sosial lebih besar, program PKT Pamsimas bersinergi dengan program yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lain seperti Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Program Listrik Desa oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).

Basuki juga menjelaskan bahwa Program Pamsimas sangat penting untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti di Desa Sidangsari.

baca juga: DPRD 50 Kota Sesalkan Adanya Larangan ke Monumen Nasional PDRI di Koto Tinggi

Penerima manfaat paling besar adalah generasi muda yang dengan tersedianya air bersih dan sanitasi turut mencegah stunting atau kerdil.

Di Desa Sindangsari, Kementerian PUPR melalui Program PAMSIMAS telah membangun 4 unit sumur bor, 3 unit menara air, kran umum 3 unit, hidran air 1 unit, jamban sekolah 1 unit, dan tempat cuci tangan 1 unit.

"Apabila anak-anak Indonesia tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik,akan berisiko stunting, ini harus dihindari. Oleh karenanya Pemerintah gencar untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan sanitasi," jelas dia.

Secara rinci anggaran program PKT pada tahun 2019 digunakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk PKT Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) bagi 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bagi 1.193 kelurahan sebesar Rp 280 miliar.

Kemudian Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) bagi 5.323 desa sebesar Rp960 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 809 lokasi sebesar Rp320 miliar.

Dalam bidang perumahan Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 206.500 unit hunian dengan anggaran sebesar Rp4,29 triliun.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa